Ma'ruf Amin Minta Dana Alokasi Khusus 2022 Fokus untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta penggunaan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022 diarahkan untuk mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Oleh karena itu Wapres meminta Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri menyiapkan strategi penggunaan anggaran secara maksimal.

Baca Juga: Vaksinasi dan Digitalisasi, Dua Game Changer Pemulihan Ekonomi Indonesia

“Saya menilai perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK. Dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik,” ucap Wapres saat memimpin Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada Selasa (11/5/2021) kemarin.

Wapres juga menyampaikan, bahwa ketiga kementerian dan lembaga pembina DAK harus dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil ke depan, khususnya saat pandemi Covid-19 ini, dimana banyak ketidakpastian ditemui di lapangan.

"Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mempelajari evaluasi pelaksanaan DAK di tahun-tahun sebelumnya," jelasnya.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi sebab dapat mempermudah sinkronisasi data yang dimiliki oleh ketiga lembaga pembina DAK tersebut. Langkah itu dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data.

“Perlu juga diperhatikan optimalisasi pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang dapat digunakan bagi kepentingan bersama. Demikian pula halnya dengan proses pemantauan dan evaluasi, agar dilakukan secara terpadu antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian dan Lembaga pembina DAK,” urainya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Sekretaris DPOD memaparkan bahwa DAK Tahun 2022 akan fokus pada dukungan untuk memulihkan perekonomian nasioal.

“Khusus isu-isu DAK Tahun 2022, ini disarankan untuk pada hal-hal yang mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi Covid-19. Dengan pendekatan terutama kegiatan-kegiatan padat karya. Kemudian mendorong penciptaan iklim positif untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan penanaman modal di daerah. Ini iklim investasi yang lebih sehat,” kata Tito.