Pesawat jenis boeing milik Garuda Indonesia lepas landas di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2019). PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan memilih opsi pembatalan sisa pesanan pesawat Boeing 737 Max 8 sebanyak 49 unit pesawat pasca dua kecelakaan yang terjadi pada pesawat tipe tersebut yang terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan ini. | Kredit Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Tawaran pensiun dini dari manajemen Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air membuat para pekerjanya menjerit. Ternyata, persoalan ini sudah sampai ke meja Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Kementerian Ketenagakerjaan pun bakal pasang badan. Harapannya, kedua belah pihak dapat solusi terbaik.
Asal-muasalnya, persoalan ini terjadi lantaran kinerja Garuda Indonesia tak kunjung membaik selama 2021. Terakhir, BUMN maskapai itu terlilit utang hingga 4,9 miliar dolar AS atau Rp 70 triliun. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut kondisinya sangat berat secara finansial. Ia pun tak segan meminta arahan pemerintah untuk opsi penyelamatan.
Salah satu upaya yang dilakukan, emiten berkode GIAA ini bakal melakukan restrukturisasi, yang mencakup pengurangan jumlah armada pesawat hingga 50 persen. Jika saat ini Garuda memiliki 142 pesawat, ke depan, perseroan mungkin hanya mengoperasikan 70 unit. Selain juga belakangan ini santer kabar bahwa Garuda menawarkan pensiun dini kepada karyawan perusahaan, yang rencananya berlaku Juli 2021.
Baca Juga: Kondisinya Makin Memprihatinkan, Gobel Dukung Penyelamatan Garuda
Alhasil, manajemen dan serikat pekerja pun adu argumen. Bukan hanya di internal perusahaan, tapi sudah ke ranah publik. Agar tidak semakin panjang, Kemenaker memfasilitasi pertemuan manajemen dan Serikat Pekerja Garuda, sekalian dengan buruh Sriwijaya Air secara terpisah di kantor Kemenaker, Jakarta, Kamis (27/5).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi mengungkapkan, dalam pertemuan kemarin, pihaknya mendorong manajemen Garuda dan Sriwijaya tidak melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Kami mendorong agar dua maskapai tersebut berupaya semaksimal mungkin menghindari PHK. Bangun dialog bipartit untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak," katanya di Jakarta, kemarin.
Sanusi menegaskan, pihaknya berharap, manajemen melakukan komunikasi dan perundingan yang baik dengan melibatkan para pekerja di masing-masing di maskapai: Sriwijaya Air maupun Garuda Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
