Anggaran Alutsista Pak Prabowo Rp1,7 Kuadriliun yang Fantastis, DPR Bakal Cek Kebenarannya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya isu pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang disebut-sebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.750 Triliun. Menurutnya terkait kabar yang beredar saat ini perlu dicek kebenarannya.

"Ya kalau soal alutsista apa yang mau dibeli, berapa anggarannya itu adalah rahasia negara yang sebenarnya gampang ngeceknya, wakil kita di komisi I bisa ngecek lewat Menhan (Menteri Pertahanan), lewat Bappenas, apakah benar ada besar segitu atau gimana," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (31/5).

Baca Juga: Arief Poyuono Bongkar Gurita Mafia Alutsista yang Terdepak Sejak Prabowo jadi Menhan

Sementara itu yang ia ketahui, pengadaan alutsista tersebut baru perencaanaan. Dasco mengatakan sampai saat ini Menhan Prabowo Subianto juga belum membeli alutsista. 

Gunung Nyiragongo Erupsi, 416 Ribu Warga Kongo Mengungsi Komnas HAM Belum Kirimkan Surat Panggilan untuk Firli Bahuri KPK Pastikan Lantik 1271 Pegawai Jadi ASN Siang Hari Ini

"Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan melakukan negosiasi-negosiasi supaya agak mengurang. Sehingga apa yg disampaikan itu saya pikir mesti dicek dulu kebenarannya," ucapnya.

Ia mengatakan DPR akan memanggil Kemenhan untuk meminta klarifikasi terkait hal itu. "Dari DPR nanti ada waktunya untuk itu. Komisi I memang sengaja akan membuat kepada Menhan untuk  melakukan klarifikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah dikabarkan tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemhan dan TNI. Di dalamnya terdapat jumlah biaya rencana kebutuhan (Renbut) yang mencapai angka 124.995.000.000 Dolar AS atau di sekitaran angka Rp1,7 kuadriliun.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Rodon Pedrason menjelaskan, proses perancangan perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih dilakukan. Menurut dia, rancangan Perpres tersebut belum rampung.

"Proses Perpres masih berlanjut. Kita tunggulah. Semestinya besarnya jumlah pinjaman, merupakan rahasia negara toh? Karena menyangkut tentang postur pertahanan kita," ucapnya.