Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Banjir Berulang di Aceh, Legislator Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Evaluasi Total Mitigasi Bencana

Banjir Berulang di Aceh, Legislator Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Evaluasi Total Mitigasi Bencana Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap upaya mitigasi dan penanganan banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.

Menurut Ina, bencana yang terus berulang menunjukkan upaya pengurangan risiko, perlindungan warga, dan pemulihan pascabencana belum berjalan optimal.

Banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, terutama Kampung Badak dan Kecamatan Pining, menyebabkan rumah warga tertimbun lumpur dan kayu gelondongan. Bencana tersebut juga merusak fasilitas umum serta jembatan penghubung.

Sementara itu, banjir di Kabupaten Aceh Tamiang berdampak terhadap ribuan warga di sejumlah kecamatan.

Ina menegaskan, pemerintah tidak boleh menganggap banjir berulang sebagai bencana rutin. Negara harus hadir tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan mitigasi yang terencana.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban bencana yang sama. Jika infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali rusak, pemerintah harus mengevaluasi kualitas pembangunan, perencanaan tata ruang, dan efektivitas mitigasinya,” kata Ina dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Ia menambahkan, pembangunan pascabencana harus mengutamakan kualitas dan ketahanan infrastruktur agar lebih aman, bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak seperti kondisi sebelumnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI, Ina meminta pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), pemerintah daerah, serta kementerian terkait memperkuat koordinasi lintas sektor.

Ia mendorong percepatan penanganan darurat dengan memastikan kebutuhan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian tersedia, terutama bagi kelompok rentan.

Selain itu, pendataan korban, kerusakan rumah, pengungsi, dan warga yang kehilangan mata pencaharian harus dipercepat agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.

Ina juga meminta pemerintah mengevaluasi ketahanan infrastruktur, termasuk jembatan, jalan, dan fasilitas umum yang kembali rusak. Upaya mitigasi perlu diperkuat melalui penanganan sedimentasi sungai, sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyediaan jalur evakuasi.

Menurutnya, koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat juga harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi faktor penyebab bencana sejak dini. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan anggaran yang memadai untuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

“Ukuran keberhasilan penanggulangan bencana bukan sekadar berapa banyak infrastruktur yang dibangun kembali, tetapi berapa banyak nyawa yang diselamatkan dan masyarakat yang terlindungi dari ancaman bencana berulang,” tegasnya.

Ina berharap pemerintah menjadikan mitigasi sebagai prioritas utama dalam kebijakan penanggulangan bencana, bukan hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat