Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia. | Kredit Foto: Antara/M Agung Rajasa
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menanggapi terkait wacana para aktor yang bisa mengubah amendemen UUD 1945.
Sehingga, Presiden bisa menjabat selama tiga periode. Menurutnya, hal ini boleh saja mereka tentukan, tapi harus diingat negara ini milik masyarakat.
"Boleh-boleh saja mereka bisa tentukan amandemen UUD 1945 hanya untuk akomodasi kepetingan Jokowi dan oligarki. Namun, negara ini, bukan milik mereka. Negara ini milik rakyat. Rakyat akan menolak amandemen tersebut. Karena rakyat tidak butuh amandemen. Rakyat butuh makan dan pekerjaan," kata dikutip dari Republika, Senin (21/6).
Dikatakannya, peluang kemungkinan ada tiga periode ini dalam politik, mungkin saja. Hanya saja, mereka semua mengkhinati amanah reformasi dan ingin melanggengkan jabatan mereka semua. Mereka semua tersandera secara politik dan hukum. Maka, bisa saja akan dilaksanakan.
"Tapi ingat, masyarakat akan nolak. Dan ini bisa dikhawatirkan akan chaos. Rakyat sedang susah dan tidak butuh tiga periode. Rakyat bisa melawan," kata dia.
Dia menambahkan, jika tiga periode dijalankan, maka negara akan semakin terperosok pada banyaknya utang negara yang menggunung. Utang BUMN yang membengkak, dan masyarakat akan semakin ketakutan mengkritik, serta demokrasi makin turun dan sebagainya.
Selama ini rakyat diam. Tapi, jika ini beneran terjadi, rakyat akan melawan. Karena, hal itu membuat rakyatnya semakin susah dan demokrasi di Indonesia akan hancur," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
