Kursi Juru Bicara Presiden Kosong, Fahri Hamzah Kok Geer Duluan

Ditunjuknya Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar untuk Kazakhstan, membuat kursi Juru Bicara Presiden kosong. Lantas siapa yang akan mengisi posisi tersebut? Fahri Hamzah langsung geer alias gede rasa saat dijagokan warganet bakal jadi Jubir Presiden.

Selama ini, Fahri yang terkenal doyan kritik itu, paling gemar menyorot soal komunikasi pemerintah yang dianggapnya berantakan. Nggak heran, banyak warganet yang menjagokan eks Wakil Ketua DPR itu, menjadi Jubir Presiden. Apalagi sebentar lagi, posisi tersebut akan segera dilepas Fadjroel Rachman.

Baca Juga: Fahri Hamzah: Kalau Enggak Jelas ya Orang Demo

Ditanya soal itu, Fahri yang biasa ceplas-ceplos, mendadak jadi pemalu. Fahri tidak mau berandai-andai, bila nantinya Jokowi memintanya menjadi jubir.

“Aku lagi nggak siap jadi pejabat. Nanti aja 2024. Sekarang jadi rakyat biasa dulu. Menyelami apa yang terjadi di bawah,” kata Fahri, kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menganggap masih banyak orang yang mampu mengisi posisi jubir. “Banyak orang jago. Kalau aku, mau pensiun aja dulu,” ujarnya.

Apa tanggapan Istana soal ini? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mensinyalir kemungkinan tidak ada lagi jabatan jubir setelah Fadjroel menjabat dubes RI untuk Kazakhstan.

“Mungkin tidak (ada jubir presiden lagi), karena nanti pasti apa Bapak Presiden menunjuk lagi staf khusus bidang komunikasi atau tidak, tapi saya kira insya Allah berjalan seperti biasa saja,” jelas Ngabalin kepada wartawan, Sabtu (26/6) lalu.

Ngabalin menceritakan, selama setahun lebih ini Jokowi kerap menyampaikan pernyataannya secara langsung. Jadi, jabatan jubir presiden kemungkinan besar tidak ada lagi setelah Komisaris Waskita Karya itu menjadi dubes.

“Iya (mungkin tidak ada), karena tugas jubir itu kan kalau nggak salah sebetulnya hampir setahun atau setahun lebih ini, itu kan langsung diambil oleh Bapak Presiden,” imbuhnya.

Menurut Komisaris Pelindo III itu, selama ini Jokowi memberikan pernyataan dan penjelasan secara langsung. Menteri Sekretariat Negara, Menteri Sekretariat Kabinet, Kepala Kantor Staf Presiden, hingga staf khusus bidang komunikasi tugasnya hanya menguatkan pernyataan Jokowi jika ada pertanyaan publik.

“Kami-kami ini menjelaskan dan memperkuat satu masalah dengan rujukan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” tandas Ngabalin.