Soal PPKM, Pemerintah Daerah Harus Gerak Cepat Salurkan Bansos!

Pemerintah Daerah harus bergerak cepat dalam menindaklanjuti pemberlakuan PPKM darurat yang saat ini berganti nama menjadi PPKM level 4. Salah satunya dalam memberikan bantuan sosial untuk mencegah dampak yang akan dirasakan masyarakat.

Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa mengatakan, pemerintah daerah harus cepat tanggap dalam memberikan stimulus bagi masyarakat selama pemberlakuan PPKM yang dimulai sejak 3 Juli kemarin. Pasalnya, kebijakan tersebut akan berdampak terhadap perekonomian warga meski sangat tepat untuk menekan penyebaran virus korona.

"Sektor kehidupan ekonomi mikro terganggu. Pedagang pasar tradisional, di pinggir jalan, bahkan ekonomi besar pun terganggu. Gejolak ini, aspirasi ini harus dipahami, didengar pemerintah," kata Saan Mustopa saat meresmikan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan partai tersebut di seluruh Jawa Barat, Kamis (22/7/2021).

Saan menegaskan pemerintah daerah seharusnya bisa lebih cepat dalam menyalurkan bantuan sosial dengan menggunakan data kependudukan terdahulu dalam menentukan warga yang berhak mendapat bantuan sosial.

"Sebetulnya kita punya data awal, ketika covid pertama ada di Indonesia. Apakah data awal masih layak mendapatkan bantuan, apakah ada penambahan baru. Sehingga bisa cepat dilakukan tindakan untuk yang terdampak," tegasnya.

Berkenaan dengan adanya pemerintah daerah yang sudah tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menurut Saan tidak ada alasan untuk tidak menyalurkan stimulus tersebut. Bahkan, anggaran untuk penanganan covid-19 bukan hanya berasal dari pemerintah daerah.

"Harus tetap ada, kan ada anggaran-anggaran lain yang bisa digeser," tegasnya.

"Untuk Covid-19 banyak anggaran, bukan hanya di pemda, tapi pusat. Tinggal bagaimana melakukan pergeseran-pergeseran terkait anggaran," tambahnya.

Jika tidak segera diberikan bantuan sosial, lanjut Saan,  khawatir akan terjadi gesekan di masyarakat seperti yang terjadi di Kota Bandung. "Mungkin hal-hal seperti itu harus diantisipasi pemerintah, sehingga tak ada gejolak sehingga masyarakat yang terdampak bisa diberi kompensasi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan bantuan sosial dari pemerintah pusat sudah mulai disalurkan. Jumlah penerima bansos di Jabar mengalami peningkatan, dari sekitar 40 persen menjadi 64 persen dari total penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa. 

"64 persen warga Jabar di-cover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen. Kemudian ada bantuan dari kabupaten/kota," katanya.

Sedangkan bagi warga Jabar yang terdampak PPKM, tapi tidak terdata dan tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat, akan di-cover oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar. 

"Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS atau di data formal. Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi," jelasnya.

Emil sendiri mengaku sudah menyalurkan bantuan berupa sembako dan tunai kepada warga terdampak PPKM pada Selasa (20/7/2021) dan Rabu (21/7/2021). Ia  pun mengajak komunitas untuk berkolaborasi membagikan bantuan kepada warga terdampak yang tak terdata secara formal.

"Bantuan yang diserahkan selain dari CSR, juga berasal dari anggaran provinsi untuk bantuan obat-obatan yang sebagiannya disisihkan untuk bansos sembako tunai kepada warga yang tidak terdaftar formal," ungkapnya.

Sementara itu, Partai NasDem Jabar menggelar vaksinasi gratis bagi masyarakat. Sebanyak 30 ribu dosis vaksin virus korona akan disuntikan kepada masyarakat di 7 kabupaten/kota.

Vaksinasi tersebut sebagai wujud kepedulian Partai NasDem dalam rangka memberikan perlindungan ke masyarakat dari paparan Covid-19 khususnya di Jawa Barat.