Pengamat Minta Segera Digitalisasi Penerima Bansos

Jika ada sosok pejabat yang dinilai banyak bikin drama tetapi tidak punya inovasi, dia adalah Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini.

Begitu pandangan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, terkait pernyataan Risma yang menyalahkan Pemerintah Daerah yang tidak mengusulkan warganya sehingga banyak warga terdampak pandemi Covid-19 tidak mendapat bantuan sosial (bansos).

"Biasa lah, Mensos Jokowi ini spesialis hanya banyak bikin drama, tapi tidak punya inovasi," ujar Satyo, Selasa (27/7).

Kementerian sosial (Kemensos), kata Satyo, merupakan eksekutor pemerintah dalam penyaluran bansos. Mestinya menjadi leading sector dalam upaya membenahi data bansos dan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Hal yang paling mudah dilakukan misalnya MoU dengan BPS, Pemda, dan Kominfo untuk penyediaan data dan platform aplikasi agar dinamika data terjadi digital, realtime, dan memaksimalkan setiap elemen jejaring pemerintahan hingga ke daerah terpencil. Bukan malah menuding pihak-pihak yang tidak update dalam collecting data," paparnya.

Digitalisasi sistem bansos pemerintah sudah semestinya dilaksanakan agar menghindari kesalahan klasik. Yaitu korupsi dan distorsi data yang semrawut.

"Sebenarnya, infrastrukturnya sudah ada, hanya menterinya punya inisiatif tidak? Infrastruktur platform digital untuk program bansos sepertinya sudah siap, tergantung menterinya punya political will dan kepikiran enggak sama dia?" pungkas Satyo.

Mensos Tri Rismaharini kembali marah-marah saat melakukan inspeksi di lapangan. Tepatnya saat mengecek penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako di Kelurahan Sendangharjo, Kabupaten Tuban, Sabtu lalu (24/7).

Risma marah karena ada warga yang termasuk keluarga penerima manfaat (KPM) mengaku baru menerima dua kali bantuan dari seharusnya tiga bantuan. Risma pun mempertanyakan kerja pihak pemerintah daerah yang seperti menahan-nahan bantuan kepada warganya.

rmol