Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Partai Demokrat Paling Getol Kritik Cat Pesawat Kepresidenan: Bukan Soal Warna, Tapi...

Partai Demokrat Paling Getol Kritik Cat Pesawat Kepresidenan: Bukan Soal Warna, Tapi... Kredit Foto: Antara/Biro pers kepresiden
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengecatan Pesawat Kepresidenan dikritik banyak pihak. Salah satu pengkritik paling getol adalah Partai Demokrat yang menyayangkan perubahan warna biru muda berubah menjadi merah menyala pada bodu pesawat yang ditumpaki orang nomor wahid di Indonesia.

Partai Demokrat menerangkan, kirtik partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bukan pada persoalan warna biru menjadi warna merah. Juga bukan persoalan politik warna atau warna sebagai identitas politik.

Baca Juga: Dinasti Cikeas Disenggol, Demokrat Langsung Bergoyang, Pendukung Jokowi Dicap Bodoh

"Kami tegaskan, kritiknya jauh lebih substansial. Kita semua tahu situasi objektif bangsa sedang prihatin akibat terpaan badai pandemi Covid-19 yang tak berkesudahan. Bahkan terus melonjak. Namun di satu sisi ada keterbatasan anggaran, pemerintah malah lebih memperhatikan dandanan atau sibuk bersolek," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Rabu (4/8).

Hal tersebut disampaikan Kamhar menanggapi argumentasi pemerintah tentang pengecatan Pesawat Kepresidenan. Menurutnya, pengecatan Pesawat Kepresidenan sungguh tak punya sensitivitas dan empati dalam menilai situasi. Selain itu, tak punya kebijaksanaan dalam mengalokasikan anggaran.

"Buta mata dan buta hati. Apalagi jika argumentasinya bahwa perubahan warna ini telah direncanakan sejak jauh-jauh hari, sejak 2019. Semakin menunjukan ketidakpekaan memahami bahwa negara kita tengah mengalami krisis. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi," tegasnya.

Dalam situasi krisis, lanjut Kamhar, manajemen dan pengelolaan pemerintahan mesti disesuaikan. Termasuk dalam mekanisme pengalokasian dan penggunaan anggaran yang telah direspon melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 di mana otoritas anggaran sepenuhnya oleh eksekutif agar lebih cepat dalam mengkonsolidasikan sumberdaya keuangan dalam mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

"Namun yang dipertontonkan sungguh berbeda. Justru mengalokasikan anggaran untuk pengecatan pesawat yang sama sekali tak ada pentingnya dan tak berhubungan sama sekali dengan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi," ujar Kamhar.

"Katanya mumpung pesawat kepresidenan sedang di-service sekaligus dilakukan pegecatan biar lebih murah. Ini juga narasi nirnalar yang tak mampu menentukan skala prioritas. Mana yang sifatnya penting serta mendesak. Mana yang bisa ditunda, atau dibatalkan. Ini ciri-ciri orang yang gagal fokus," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: