Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Andi Mallarangeng Demokrat: Kekosongan Wapres sebenarnya Bukan Hal baru di Indonesia

Andi Mallarangeng Demokrat: Kekosongan Wapres sebenarnya Bukan Hal baru di Indonesia Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menyebut kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) bukan kali pertama terjadi di Indonesia.

Menurutnya, peristiwa tersebut sudah terjadi empat kali, termasuk setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.

"Kekosongan Wapres sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Malah sudah 4 kali terjadi," dalam keterangannya, Rabu (18/11).

Andi menjelaskan, kekosongan Wapres pertama terjadi pada 1956 ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri karena perbedaan pandangan dengan Presiden Sukarno.

Setelah itu, Sukarno menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden dan tidak mengisi jabatan tersebut selama masa kepemimpinannya.

Posisi Wapres kembali terisi setelah Soeharto resmi menjadi Presiden pada 1973. Saat itu, Sultan Hamengku Buwono IX dipercaya mendampingi Soeharto. Selama pemerintahan Orde Baru, jabatan Wapres terus diisi hingga Soeharto mengundurkan diri pada 1998.

Kekosongan kembali terjadi ketika Wakil Presiden B.J. Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Menurut Andi, Habibie memilih menggelar pemilu baru dengan sistem demokrasi sehingga tidak sempat mengisi posisi Wapres hingga akhir masa jabatannya.

Peristiwa serupa terjadi setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan oleh MPR. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian naik menjadi Presiden dan MPR menggelar pemilihan Wapres pengganti.

Andi mengatakan, saat itu sejumlah tokoh bersaing dalam pemilihan, di antaranya Akbar Tandjung, Agum Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Hamzah Haz. Meski SBY disebut unggul dalam sejumlah jajak pendapat, MPR akhirnya memilih Hamzah Haz sebagai Wapres.

Ia menegaskan, pemilihan Wapres pengganti antarwaktu dilakukan melalui MPR, bukan pemilihan langsung oleh rakyat.

Terkait kekosongan jabatan Wapres saat ini, Andi menyebut mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 UUD 1945 hasil amendemen ketiga. Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memilih Wapres baru dari dua nama calon yang diusulkan Presiden.

Meskipun konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk menggelar sidang pemilihan, Andi menyebut MPR telah menjadwalkan proses tersebut pada 9 Desember 2026.

Ia berharap pengisian jabatan Wapres dapat segera diselesaikan agar pemerintah kembali berfokus pada agenda-agenda nasional lainnya.

“Lebih cepat lebih baik biar drama soal Wapres ini bisa segera selesai dan kita bisa kembali fokus agenda-agenda lain yang juga penting,” ujar Andi.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat