Anggota Serikat Pekerja dan Anggota Parlemen ASEAN: Akui NUG Myanmar

Warta Ekonomi, Yangon -

Dengan Myanmar masih berada dalam cengkeraman junta militer yang brutal, Dialog Sosial Regional ASEAN +6 (ARSD) pada Senin (30/8/2021) mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemulihan demokrasi di negara itu untuk memajukan pekerjaan yang layak.

Resolusi tersebut disahkan dalam sesi khusus ARSD yang diselenggarakan oleh Dewan Serikat Pekerja Layanan ASEAN (ASETUC), Federasi Serikat Pekerja Global yang berbeda di kawasan Asia Pasifik, Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC-Asia Pasifik), Dewan Serikat Pekerja ASEAN (ATUC), ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan Konfederasi Serikat Buruh, Myanmar (CTUM).

Baca Juga: Makin Agresif! Junta Myanmar Tangkap Lagi 2 Jurnalis, Total Sudah 98 Wartawan Ditangkap

Acara tersebut berfokus pada eksplorasi cara untuk berkontribusi pada seruan rakyat Myanmar agar masyarakat internasional mengakui Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang didirikan pada 16 April oleh badan legislatif Myanmar yang terpilih secara demokratis di pengasingan.

Ini termasuk perwakilan dari Liga Demokrasi Nasional (NLD), semua kelompok etnis minoritas, berbagai partai politik, serikat pekerja, organisasi pemuda dan perempuan.

“NUG adalah ekspresi tertinggi rakyat Burma atas komitmen mereka terhadap demokrasi dan penolakan terhadap kekuasaan militer. Ini adalah satu-satunya dan pemerintahan demokratis Myanmar yang sejati. Pengakuannya oleh negara-bangsa sangat penting untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dan mengakhiri kediktatoran junta militer yang kejam. Hal ini juga diperlukan untuk mempromosikan pekerjaan yang layak, karena kebijakan seperti itu hanya dapat berkembang dalam demokrasi,” kata Sandar Phyo, Wakil Anggota Dewan Pengurus Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Anggota parlemen Malaysia Charles Santiago, yang mewakili Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), meminta anggota parlemen di kawasan itu untuk bekerja sama membela hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar.

“Saya meminta rekan-rekan parlemen saya untuk menambahkan suara mereka ke seruan global yang berkembang agar negara-bangsa mengakui NUG dan menolak legitimasi junta militer. Saya mendesak rekan-rekan anggota parlemen saya untuk melintasi garis partai dan bersatu dalam membujuk pemerintah kita masing-masing untuk mengambil tindakan segera. Kita tidak bisa bersikap netral dalam masalah yang begitu penting. Ini juga saat yang ideal untuk memastikan hak-hak semua orang di Myanmar, termasuk Rohingya dan etnis minoritas lainnya, yang terlalu lama menjadi sasaran kekerasan dan ditolak hak-hak paling dasar mereka.” kata Santiago.

Seorang menteri federal dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, Dr. Lian Hmung Sakhong menyampaikan terima kasihnya kepada serikat pekerja global yang berbeda, anggota parlemen ASEAN dan mitra sosial lainnya yang menyatakan dukungan mereka untuk perjuangan Myanmar untuk demokrasi.

“Atas nama rakyat Myanmar, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan solidaritas Anda semua. Kami menarik kekuatan dan inspirasi dari Anda semua. Mengetahui bahwa Anda semua berada di pihak kami, tidak peduli betapa sulit dan berbahayanya perjuangan kami untuk demokrasi, kami yakin bahwa kami akan muncul sebagai pemenang,” katanya.

ARSD adalah dialog sosial yang mengkonsolidasikan tanggapan berbagai mitra sosial di kawasan tentang berbagai masalah, dan mempromosikan agenda pekerjaan yang layak menuju ASEAN yang berpusat pada masyarakat.

Sesi khusus tentang Myanmar adalah bagian dari inisiatif luas untuk menggalang dukungan bagi pengakuan NUG yang mengarah ke Majelis Umum PBB ke-75, yang akan dimulai pada 14 September.

Pada 13 September, sehari sebelum Sidang Umum PBB, Council of Global Unions (CGU) akan meluncurkan Hari Aksi Global untuk menyerukan organisasi antar pemerintah untuk mengakui NUG.