Korupsi Kok Marak? Fahri Hamzah Bongkar Sejadi-jadinya: Biaya Politik Mahal...

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam pemilihan presiden, legislatif, maupun pilkada selama ini telah menjadi bumerang bagi keberlangsungan sistem demokrasi dan keberadaan (parpol) di Indonesia.

Karenanya, melahirkan praktik-praktik korup yang dilakukan oleh para politisi atau pejabat yang terpilih. Sebab, keterpilihan mereka tidak ditentukan oleh kualitas dan kapabilitasnya, tapi ditentukan 'isi tas' atau besaran dana politik yang bersumber dari kantong pribadi atau dari penyandang dana (bohir).

Baca Juga: Korupsi Berjamaah, KPK Tetapkan 22 Tersangka Kasus Suap Bupati Probolinggo

Menurut Fahri, tidak mengherankan apabila ketika mereka terpilih dalam jabatan tertentu, maka yang terpikir pertama kali adalah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan agar balik modal.

"Hampir tidak ada klaster politik yang tidak ditangkap KPK, nggak ada lagi politisi yang tidak ditangkap. Baru-baru ini yang ramai ada seorang Anggota DPR dengan bupati, yang merupakan istrinya ditangkap," kata Fahri saat menjadi narasumber dalam acara 'RUMPI' dengan tema Cost Politik Mahal, Bisakah Disiasati? yang disiarkan live streaming YouTube Gelora TV, Jumat (3/9/2021) petang.

Fahri berpandangan bahwa kerusakan sebuah negara demokrasi bisa dilihat setidaknya dari tingkah laku parpolnya, apalagi yang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Untuk itu, mendesak segera dilakukan pembenahan agar parpol dan sistem demokrasinya sehat.

"Partai politik itu sebenarnya lembaga pemikiran untuk mengintroduksi cara berpikir dalam penyelenggaraan negara. Namun sekarang, justru menjelma menjadi mesin kekuasaan," katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, Partai Gelora akan berusaha untuk memutus lingkaran setan tersebut. Ia mengatakan, pertarungan politik adalah pertarungan rakyat, bukan pertarungan pribadi atau partai politik.

"Negara yang beres sistem politiknya ya harus bebas korupsi. Sistemnya harus ditata dan dikelola dengan baik, termasuk soal pembiayaan politiknya. Saya juga tidak mau kalau caleg dibiayai partai, karena kalau dia bersalah, partai politik akan mengambil kepemilikannya," ujar Fahri.

Fahri menambahkan, pembiayaan politik yang mahal sebenarnya bisa disiasati ditekan seminimal mungkin dengan berbagai cara seperti misalnya menggelar pertemuan secara virtual dibandingkan bertemu dengan cara bertatap muka.

"Dengan modal pulsakan sebenarnya orang sudah bisa mendengarkan ceramah kita. Partai Gelora ingin menemukan akarnya sehingga kita mencanangkan dari perbaikan negara melalui perbaikan partai politiknya," tandas Fahri.

Sementara, Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Indonesia Ratih Sanggarwati mengatakan, Partai Gelora akan akan mendorong kaum perempuan untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 dalam rangka memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.

"Saya berharap semua perempuan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kapasitas yang hebat untuk maju sebagai kandidat di Pemilu. Tidak lagi berpikir terganjal biaya politik yang mahal, tapi harus kita dorong untuk mampu dan mau berkontestasi pada pemilu terutama untuk memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan," kata Ratih.

Praktik-praktik pembiayaan politik yang mahal selama ini, lanjut Ratih, tidak mencerdaskan masyarakat dan hanya menyuburkan perilaku korups seperti lahir istilah 'Serangan Fajar' dan 'Wani Piro?'. Hal ini membuat praktik jual beli suara terjadi antara pemilih dan calon.

"Serangan Fajar dan Wani Piro harus dihindari karena selain melanggar aturan yang ada, praktik-praktik ini sangat tidak mencerdaskan masyarakat kita. Dana yang disiapkan itu digunakan berbagai alat peraga kampanye, atau untuk membuat iklan di media massa jika diperlukan. Kita perlu mengedukasi masyarakat," katanya.