Manfaat Industri Sawit & Gerak Pemerintah Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Industri kelapa sawit masih menjadi salah satu sektor unggulan yang menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan selama masa pandemi Covid-19, industri kelapa sawit tetap tumbuh positif dan mampu memberi kontribusi terbesar terhadap PDB. Demikian penegasan Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis dan Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Yusuf. Menurutnya, setidaknya terdapat empat manfaat industri kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. 

Pertama, padat karya. Industri perkebunan kelapa sawit mampu menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4,2 juta orang dan pekerja tidak langsung sebanyak 12 juta orang. Kedua, setiap tahun industri sawit berkontribusi sebesar 3,5 persen terhadap PDB Indonesia. Ketiga, berkontribusi 13,5 persen terhadap rata-rata ekspor non migas.

Baca Juga: Sukses! Indonesia Berhasil Lakukan Uji Coba Bioavtur Berbahan Sawit

Keempat, menciptakan kemandirian energi melalui program mandatori biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan. “Indonesia dikenal sebagai produsen terbesar sawit global. Tidak heran industri sawit memberikan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan belum tergantikan sampai saat ini,” ujarnya, dikutip Elaeis.co. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memajukan industri kelapa sawit nasional. Salah satunya yakni Program Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan melalui Inpres Nomor 6/2019. Tujuannya melakukan penguatan data, koordinasi, dan penyediaan infrastruktur kapasitas pekebun.

Kemudian, Pepres Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), bertujuan memperbaiki tata kelola sistem sertifikasi dengan membuka ruang untuk partisipasi, akuntabilitas, dan menyempurnakan kelembagaan ISPO. 

Menurut Edy, beberapa prioritas pemerintah untuk kelapa sawit yakni program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bertujuan meningkatkan produktivitas kebun dengan mengganti tanaman lama dengan yang baru. Selain itu pemerintah juga mendorong penyelesaian legalitas lahan yang berada di kawasan hutan, peningkatan produktivitas pekebun swadaya, dan meningkatnya pendapatan pekebun.

Program mandatori biodiesel juga berdampak positif bagi perekonomian karena bisa menghemat devisa dengan pengurangan impor solar sebesar US$8 miliar.  Sementara itu, proyeksi pendapatan negara dari pajak mencapai Rp2,47 triliun.