Calon Anggota BPK, Komisi XI DPR Tak Ragukan Kualitas dan Pengalaman Blucer Rajagukguk

Ia menekankan, pemeriksaan pengelolaan keuangan ini bukan suatu keharusan, melainkan kebutuhan. Kenapa? Karena BPK muncul itu pada saat 18 Agustus 1945, dimana the founding father telah bersepakat harus ada BPK untuk menjaga keuangan negara. 

“Karena itu, BPK tidak akan terpisahkan dengan tujuan bernegara yang ada di alineaa keempat pembukaan UUD 1945. Karena itu, inilah urgensi revitalisasi yang saya maksud dalam paper saya,” ucapnya.

Blucer yang menyelesaikan diklat kepemimpinan nasional dari tingkat empat sampai tingkat satu dan lulusan Lemhanas tahun 2014 itu dalam pengajaran selalu ada alur berpikir bagaimana peran BPK ini bisa berhasil melakukan pemeriksaan keuangan negara dan penguatan aspek hukum, Kualitas manusia adalah hal yang terpenting dalam organisasi. 

“Kemudian, kita tidak bisa lupakan saat ini adalah di era yang penuh ketidakpastian, semua sepakat saat ini tentu diperlukannya IT, big data analitik bagaimana bagaimana IT-IT disenergikan. Itu sudah bukan lagi merupakan wacana, namun harus betul-betul dikerjakan,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Blucer, relevansi keterkaitan manusia dan teknologi perlu diatur, termasuk karakter manusia, bagaimana bagaimana Informasi Teknologi (IT) bisa digunakan ataupun tidak disalahgunakan.

“Karena itu saya berpikir harus ada resiko hukum disana yang harus diatur. Jika demikian saya kira, konsepsi revitalisasi baru bisa berjalan, tentunya sesuai paaradigma nasional kita yang kita percaya yakni UUD 1945, Pancasila di sana yang tidak boleh diabaikan. Peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengatur ketertiban masyarakat,” paparnya.

Perkembangan global karena tentu Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri. Indonesia harus bersaing dengan negara lain yakni BPK yang tangguh dan mampu menghadapi persaingan global saat ini.