Pemerintahan Ismail Sabri Teken MoU bareng Oposisi Anwar Ibrahim, Ini Kesepakatannya

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob akhirnya mencapai kata sepakat dengan  kekompok oposisi Pakatan Harapan, untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersejarah dalam rangka kerja sama membangun stabilitas politik nasional dan pemulihan ekonomi.

Kesepakatan tersebut akan diteken pada hari ini, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Kasus Corona Indonesia Merosot Tajam, Politikus Malaysia Terheran-heran sampai Protes ke Menkes

Komite Pengarah yang mewakili pemerintah dan oposisi menyebut, keputusan itu dicapai setelah melalui beberapa putaran negosiasi.

Isi MoU ini akan dibuka ke publik, sebagai bentuk komitmen pemerintahan Ismail Sabri, dalam pemenuhan aspek transparansi dan tanggung jawab

Semua pihak telah sepakat, MoU ditujukan untuk memulihkan stabilitas politik dalam negeri, dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19, dan memulihkan perekonomian negara melalui pendekatan kerja sama bipartisan.

Melalui pemahaman ini, kedua belah pihak akan memberikan fokus dan prioritas pada lanskap politik baru, melalui inisiatif transformasi dan pembaruan tata kelola pemerintahan. Terutama, penguatan peran lembaga parlemen.

“Sesuai dengan semangat dan komitmen untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani nota ini pada Senin, 13 September 2021 pukul 17.00 di aula perjamuan. Parlemen Malaysia akan diwakili Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bersama para Pemimpin Partai Pakatan Harapan dan Presiden PKR Anwar Ibrahim, Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrat (DAP) Lim Guan Eng, Presiden Partai Amanah Negara. Mohamad Sabu, dan Presiden United Progressive Kinabalu Organisation Wilfred Madius Tangau akan menandatangani MoU tersebut,” demikian pernyataan Komite Pengarah, seperti dikutip Malay Mail, Minggu (12/9/2021).

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh 5 perwakilan Perikatan Nasional (PN) dan 6 anggota parlemen Pakatan Harapan (PH).

Perwakilan PN  terdiri dari Menteri Dalam Negeri sekaligus Anggota Parlemen Lumut Hamzah Zainudin, Menteri ESDM sekaligus Anggota Parlemen Kota Baru Takiyuddin Hassan, Plt Menteri Hukum dan Anggota Parlemen Santubong Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Menteri Komunikasi dan Multimedia dan Anggota Parlemen Tan Sri Annuar Musa, serta Menteri Keuangan dan Senator Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz.

Dari pihak PH, pernyataan ditandatangani oleh Sekjen PKR dan Anggota Parlemen Kulim-Bandar Baharu Saifuddin Nasution Ismail, Wakil Presiden Amanah Salahuddin Ayub, Sekretaris Penyelenggara Nasional DAP dan Anggota DPR Seremban, Anthony Loke, Wakil Ketua Nasional DAP yang juga Anggota Parlemen Puchong Gobind Singh, Ketua Penerangan PKR dan Anggota Parlemen Hang Tuah Jaya Shamsul Iskandar Mohd Akin, serta Direktur Komunikasi PKR dan Anggota Parlemen Lembah Pantai Fahmi Fadzil.