Belum Genap Sehari Aksi Kudeta Militer Sudan Telan Korban Jiwa dan Ratusan Orang Luka

Warta Ekonomi, Khartoum -

Sedikitnya tujuh orang tewas dan 140 terluka ketika ribuan orang turun ke jalan sebagai protes setelah militer Sudan merebut kekuasaan dari pemerintah transisi.

Ribuan orang bergabung dalam unjuk rasa menentang pengambilalihan militer di jalan-jalan ibu kota, Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman setelah pasukan keamanan menangkap Perdana Menteri sementara Abdalla Hamdok dan pejabat senior lainnya pada Senin (25/10/2021) pagi. Seorang pejabat kesehatan mengatakan sedikitnya tujuh orang tewas akibat tembakan.

Baca Juga: Sudan Kudeta, Pemerintahan Bubar Usai PM Ditangkap, Kepala Militer: Angkatan Bersenjata Bereskan...

Pemimpin pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat militer-sipil yang telah dibentuk untuk membimbing negara menuju demokrasi setelah penggulingan pemimpin lama Omar al-Bashir dalam pemberontakan populer dua tahun lalu.

Al-Burhan, yang juga kepala dewan pemerintahan pembagian kekuasaan, menyatakan keadaan darurat di seluruh negeri, mengatakan angkatan bersenjata diperlukan untuk memastikan keamanan. Dia berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Juli 2023 dan menyerahkannya kepada pemerintah sipil terpilih saat itu.

“Apa yang dialami negara saat ini merupakan ancaman dan bahaya nyata bagi impian para pemuda dan harapan bangsa,” katanya, dilansir Al Jazeera, Selasa (26/10/2021).

Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia pada Senin malam mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang situasi tersebut, mengutuk penangguhan lembaga-lembaga demokrasi dan menyerukan pembebasan mereka yang ditangkap.

"Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan dan pembangunan ekonomi," kata negara-negara yang disebut Troika dalam sebuah pernyataan bersama.

Hamdok, seorang ekonom dan mantan pejabat senior PBB yang diangkat sebagai perdana menteri teknokratis pada 2019, dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah ia menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta, kata kementerian informasi.