Jubir Jokowi Kosong, Eks Jubir SBY Merespons

Warta Ekonomi, Jakarta -

Posisi Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) kosong sejak ditinggal Fadjroel Rachman yang ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan. Spekulasi sempat bermunculan terkait figur pengganti Fadjroel.

Jubir Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Mallarangeng, menyebut yang jadi persoalan di pemerintahan saat ini adalah terlalu banyak orang yang mengatasnamakan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Peran Penting Jubir Jokowi, Ferdinand Beberkan Kriteria yang Cocok

"Terlalu banyak corong yang mengatasnamakan Presiden sehingga kalau pesannya koheren masih mending. Namun, kalau pesannya menjadi tidak koheren publik menjadi bingung," kata Andi, melansir VIVA, Jumat (29/10/2021).

Dia pun menyoroti sikap Jokowi saat ada menteri yang beda pandangan dalam menyampaikan pernyataan. Andi mencontohkan soal polemik boleh atau tidak boleh mudik yang sempat jadi perhatian publik karena perbedaan pandangan antarmenteri.

"Persoalannya kalau tidak ada jubir, lama-lama tuntutan publik untuk presiden bicara pasti akan ada karena tidak puas hanya dengan pejabat-pejabat yang mewakili siapa," jelas eks Menteri Pemuda dan Olahraga itu.

Maka itu, menurutnya posisi jubir untuk Presiden sangat penting. Sebab, jika Presiden bicara terus menerus, kemungkinan bisa salah. Ia bilang seorang jubir Presiden itu mesti mendapat kepercayaan dan punya kemampuan untuk menjalankan.

"Kalau presiden salah, siapa yang koreksi? Itu pemimpin yang paling tinggi. Kalau ada jubir, jubir boleh salah. Dan, kalau dia salah ada yang koreksi, presiden. Jadi, itu persoalannya, perlu ada jubir," tutur Andi.

Kemudian, Andi menceritakan di era SBY periode 2004-2009, ia bersama Dino Patti Djalal ditugaskan sebagai jubir Presiden dengan peran berbeda. Andi menyampaikan peran dirinya saat itu sebagai jubir Presiden untuk persoalan di dalam negeri. Untuk Dino, tugasnya sebagai jubir terkait persoalan luar negeri.

"Untuk luar negeri Bung Dino sehingga teman-teman wartawan, teman-teman, publik mau tahu apa yang menjadi kebijakan Presiden tentang satu hal jelas kepada siapa bertanya," lanjut Andi. "Dan, kami siap selalu untuk menjelaskan. Kalau kami tidak tahu, kami bilang tidak tahu. Lalu tanya ke Presiden setelah itu kemudian menjelaskan kepada publik," kata Andi.

Dia menambahkan, posisi jubir Presiden tidak harus setingkat menteri. Menurutnya, jubir itu harus melekat dengan Presiden dan mendapat kepercayaan.

Presiden Jokowi menunjuk jubirnya Fadjroel Rachman sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan yang berkedudukan di Nur Sultan. Fadjroel dipercaya sebagai jubir Jokowi sejak 2019. Adapun status Fadjroel sudah dilantik sebagai Dubes RI untuk Kazakhstan sejak 25 Oktober 2021.

Terkait status jubir Jokowi, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan dari Presiden Jokowi. Namun, ia menekankan, bukan berarti Istana tidak ada yang berperan sebagai jubir.

"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu, di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," kata Bey, saat dihubungi, Senin 25 Oktober 2021.