Kadin: Lakukan Langkah Konstruktif, Hentikan Polemik Bisnis PCR

Pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengajak semua pihak  melakukan langkah-langkah konstruktif untuk menghentikan berbagai polemik terkait bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Polemik berkepanjangan yang dipicu mahalnya harga tes PCR sangat meresahkan pengusaha dan masyarakat, karena diduga ada pihak tidak bertanggung jawab,  yang sengaja bermain di tengah pusaran bisnis tes PCR.

Demikian diungkapkan Koordinator Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi, Carmelita Hartoto pada  diskusi bertajuk “Mafia vs Pelaku Usaha Profesional di Tengah Kebijakan Polemik PCR” yang diselenggarakan Kadin Indonesia Bidang Kesehatan secara daring, pada Jumat (12/11/2021).

Pembicara lainnya adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kesehatan Charles Honoris,  Anggota Komisi  IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia  (PDS Patklin)  Aryati,  Dyah Anggraeni (Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia),  dan Randy H. Teguh (Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia & Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kadin Indonesia). 

Carmelita secara khusus mengajak semua pihak bersikap terbuka dan menggunakan data konkret untuk mengkaji  keberlangsungan bisnis tes  PCR sehingga masyarakat tidak terjebak dalam polemik  PCR. Saat ini,  banyak beredar informasi yang bias dan distorsi komunikasi yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran pemberitaan di media.

“Mari kita telaah bersama. Yuk,  kita taruh semua fakta di meja dan kita amati bersama. Sehingga kita bisa melihat topik ini dengan lebih komprehensif, lebih jernih sehingga mengurangi bias informasi dan distorsi di tengah publik,” kata Carmelita.

Ia  mengatakan, disaat pengusaha secara bahu-membahu bersama pemerintah mengatasi pandemi, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan situasi. 

“Kita masih di tengah pandemi. Peperangan ini belum usai. Yes we won the last battle, but we still in the war.  Jangan sampai polemik ini mengendurkan kewaspadaan kita, sehingga jika ada battle baru kita menjadi lengah dan kalah. Jangan. Kita harus terus waspada,” tegas dia.

Menurut Carmelita,  saat ini  pengusaha sangat serius  berusaha memulihkan sektor kesehatan agar dapat  membangkitkan kembali  ekonomi nasional, yang terpuruk akibat terjangan gelombang pandemi Covid-19.

“Selama kesehatannya tidak berkembang,  maka ekonominya juga melempem. Nah,  dalam lintasan waktu inilah, kita sampai dalam momen  polemik bisnis PCR, setelah gelombang Covid-19 beberapa bulan lalu yang sangat mengerikan itu mereda. Publik sekarang juga dibawa masuk ke polemik ini,” jelas  dia.

Diakui Carmelita,  pemeriksaan PCR  adalah salah satu instrumen  dalam penanganan pandemi Covid-19, meskipun harganya mahal dan sebagian besar peralatan yang digunakan  diimpor.  

Pada  sekitar  April 2020, lanjutnya, uji specimen di Indonesia hanya sekitar  7.000-an per hari, dibandingkan  Malaysia yang  mencapai puluhan ribu per hari dan  Korea Selatan berkisar ratusan ribu specimen per hari. 

“Kita kedodoran waktu itu. Tentu,  kondisi ini membutuhkan kerja bersama, dan pemerintah mulai mendorong tes  di laboratorium swasta. Pada bulan Juni 2020, akhirnya 147 rujukan seluruh Indonesia sudah bisa melakukan uji specimen dan kita bisa melakukan hingga 15.000 test per hari,” ujarnya

Lanjutnya, kerja sama pemerintah dan industri kesehatan akhirnya membuahkan hasil, dimana  pada pertengahan tahun 2020,   PT Bio Farma (Persero) berhasil  memproduksi alat tes PCR. Bahkan, secara bersamaan banyak lokasi tes  PCR dan antigen juga dibuka di berbagai daerah. “Terus terang, tak semua laboratorium bisa melakukan pengujian. Tes harus dilakukan di laboratorium dengan standar Biosafety Level 2. Ini saya lho,  yang  bukan pengusaha di sektor kesehatan, jadi cukup objektiflah melihat. Saya melihat pemerintah, pelaku usaha baik swasta maupun BUMN bergerak cepat dan bersama-sama  mengatasi pandemi dan meningkatkan kapasitas pengetesan tanpa menurunkan kualitasnya,."  

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena  berharap  semua pihak untuk bersikap dewasa dengan membuka data secara apa adanya sehingga penurunan harga tes PCR tidak menyulitkan pelaku usaha. Dikatakan, penurunan harga tes PCR sama seperti kebijakan Presiden Joko Widodo saat menerapkan BBM satu harga di Papua sehingga harganya sama dengan daerah lainnya di Indonesia.

“Nah, karena tes PCR  adalah golden standard dalam penanganan Covid-19, pemerintah juga mulai memikirkan untuk mendistribusikan dengan adil tes PCR ke seluruh Tanah Air dan memberikan subsidi untuk daerah-daerah yang berpotensi kenaikan kasus positif cukup tinggi,” kata Emanuel.