Menyelisik Milisi Militer China Bisa Kuat di LCS: Mereka Terorganisir, Didanai, Diarahkan Oleh...

Warta Ekonomi, Washington -

Peneliti mengungkapkan milisi militer China seringkali melampaui batas antara kegiatan komersial dan pertahanan di Laut China Selatan. Itu dibuktikan dengan masih banyak kapal terlibat dalam operasi penangkapan ikan skala besar, sementara bekerja bersama patroli militer atau penegakan hukum. 

“Personel milisi maritim China tidak hanya mengungguli tugas ini secara penuh waktu. Mereka seharusnya 'mampu memancing, dan mampu bertarung,' untuk meminjam apa yang telah disebutkan dalam literatur Tiongkok tentang hal ini,” kata Collin Koh, Peneliti di Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura yang tidak terlibat dalam laporan CSIS.

Baca Juga: Amerika Kekuatan yang Melemah, China Percaya Waktunya Telah Tiba untuk Kembali Berkuasa

“Ini berarti dalam rutinitas sehari-hari, milisi maritim China mungkin berada di luar sana, melakukan kegiatan penangkapan ikan seperti biasa, tetapi ini juga mengharuskan dia untuk melakukan misi patriotiknya pada saat yang sama," kata Koh kepada Al Jazeera. 

Sementara sebagian besar aktivitas telah menghindari konfrontasi kekerasan, taktik milisi meningkat pada tahun 2019 ketika sebuah kapal China bertabrakan dan kemudian menenggelamkan sebuah kapal nelayan kayu Filipina yang berlabuh di timur laut Kepulauan Spratly.

Para kru dibiarkan tenggelam sebelum mereka diselamatkan oleh kapal Vietnam di dekatnya, menurut media Filipina.

Mayoritas kapal milisi China tidak dapat diikat langsung ke pemerintah China melalui informasi yang tersedia untuk umum di jaringan kepemilikan, kata CSIS.

Tetapi mereka dengan mudah diidentifikasi melalui foto dan video, data dari sistem identifikasi otomatis kapal-ke-kapal, dan informasi lainnya. perilaku dongeng seperti "rafting-up" dengan mengikat beberapa perahu bersama-sama.

“Tidak ada lagi pertanyaan tentang apakah milisi diorganisir, didanai, dan diarahkan oleh pemerintah China,” kata laporan itu.

“Ini membuat Beijing bertanggung jawab secara hukum atas perilakunya. Undang-undang domestik China, pernyataan publik pejabat RRT dan media pemerintah, dan kerja sama operasional kapal pemerintah dan milisi semuanya memperjelas bahwa negara mendukung dan memfasilitasi aktivitas milisi,” laporan itu menjelaskan.