Kominfo: Fokus Bangun Integrasi Pusat Data Nasional 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate optimis pembangunan Government Cloud atau Pusat Data Nasional (PDN) bisa dilakukan mulai tahun depan. Fasilitas tersebut diharapkan sudah bisa digunakan pada 2023.

"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimulai dan pada tahun 2023 pusat data pemerintah pertama tier 4 standar global bisa mulai digunakan," kata Johnny G. Plate pada acara Indonesia Smart City Conference, di BSD, Banten, Selasa (14/12).

Baca Juga: Gandeng Menggarai Barat, Kominfo Targetkan 20.000 Warga NTT Jadi Talenta Digital

Sebagai informasi, Pusat Data Nasional (PDN) merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung. Di mana, terdiri atas pusat data Kemkominfo dan pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Namun di sisi lain, Menteri Kominfo itu juga menyatakan keprihatinannya terkait tata kelola data di Kementerian Komunikasi dan Informasi saat ini, yang terdapat 2.700 pusat data yang digunakan pemerintah daerah. Namun, hanya 3% saja yang memenuhi standar.

"Kita meyaksikan bagaimana kesulitan pengambilan keputusan, tumpang tindih, dan simpang siurnya informasi dan data. Bisa dibayangkan kesulitan introperabilitas data saat ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini terdapat 24.700 aplikasi yang digunakan pemda dan lembaga negara. Bisa dibayangkan berapa tidak etis tata kelola," jelasnya.

Dari hal tersebut ia menjelaskan saat ini memang banyak sekali aplikasi dalam rangka melayani pemerintahan, ada ribuan aplikasi yang digunakan pemerintah pusat dan daerah. Johnny sendiri mengungkapkan jumlah yang terlalu banyak itu memang tidak efisien.

"Kita ingin melakukan konsolidasi stream lain, membuat suatu aplikasi yang memudahkan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan, sekaligus efisien, sehingga pemanfaatan APBN itu bisa digunakan sektor prioritas lain," tambahnya.

Untuk itu, Menkominfo juga meminta seluruh pemerintah daerah dan badan negara yang hadir dalam acara untuk memperbaiki pengelolaan sistem integrasi data terpadu.