Komisi I DPR: Program Penanganan Covid-19 Perlu Libatkan UMKM

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyebut bahwa program penanganan Covid-19 perlu melibatkan masyarakat, khususnya UMKM, agar pemulihan ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan.

"Kalau kita lihat dari 2020 ke 2021, kita sampai kontraksi minus, tapi kita sudah sampai 7%, itu berarti memang harus banyak program-program pemerintah yang melibatkan masyarakat langsung, dalam hal ini UMKM," kata Dave dalam dialog virtual, Jumat (17/12/2021).

Baca Juga: Indonesia Mulai Produksi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri, Berikut Tahapannya...

Kendati demikian, Dave mengingatkan skenario kebijakan yang dibuat harus memiliki konsep yang jelas agar tidak memicu munculnya gelombang Covid-19 berikutnya.

"Misal, bila pasar dibuka lagi itu konsep pasarnya supaya jangan terlalu padat, pemerintah harus bisa berinvestasi untuk merapikan pasar tersebut supaya jangan sampai muncul wabah-wabah baru atau virus Omicron ini bermutasi lagi karena saking banyaknya bakteri atau virus yang ada di pasar itu," ujarnya.

"Semua kan memungkinkan kalau secara saintifik," imbuh Dave.

Untuk mewujudkan skenario tersebut, Dave mengimbau pemerintah untuk menyusun panduan yang jelas dari pusat hingga daerah, "Mulai dari presiden hingga aparat keamanan, konsep dan visinya harus jelas."

Pasalnya, lanjut Dave, pemerintah sering kali mengubah kebijakan terkait penanganan Covid-19. Hal ini memicu kebingungan antara pemangku kepentingan dengan petugas lapangan.

"Jadi makanya, itu skenarionya ini harus jelas dari pemerintah sampai dengan macro management-nya. Jadi, juga jangan hanya melempar ke satu institusi, tetapi juga semuanya itu bertanggung jawab dan semuanya itu jelas tanggung jawabnya itu apa saja," tutup Dave.