Duo PDIP Ini Tak Setuju Pilpres Ada Banyak Calonnya, Sebut yang Protes Ngotot Mau Nyapres

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengaku setuju dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Partainya yaitu Hasto Kristiyanto yang menyebut jumlah capres yang lebih dari dua akan menjadi beban bagi rakyat.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, Ruhut menyebut pernyataan Hasto sudah betul. Ia juga menyindir pihak-pihak yang memprotes pernyataan itu.

Baca Juga: Habib Bahar Nyantai di Jacuzzi, Denny Siregar Kasih Tanggapan Pedas: Hasil Jualan...

Ia menilai pihak-pihak tersebut ngotot mau nyapres meskipun tak punya pendukung yang kuat.

"Apa yang dikatakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto sudah betul," ujar Ruhut Sitompul dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Rabu (22/12/2021).

"Paling yang protes sudah tidak punya dukungan tapi ngotot mau nyapres kacian deh ngaca dong, MERDEKA," lanjutnya.

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyebut jumlah ideal pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) adalah dua pasang.

Hasto menyatakan semakin banyak pasangan capres-cawapres yang berkontestasi akan membuka ruang Pilpres 2024 berlangsung dua putaran dan menambah beban rakyat untuk memikul biaya penyelenggaraan.

"Semakin banyak calon akan membuka ruang pilpres dua tahap, dan itu artinya beban rakyatlah yang harus memikul biaya-biaya pemilu itu. Karena itu, secara ideal kita berharap dua paslon itu dapat dilakukan," kata Hasto

Hasto pun menyatakan, pihaknya ingin penyelenggaraan pemilu bisa membangun stabilitas politik. Menurutnya, pemilu tidak boleh sampai memecah belah bangsa.

Baca Juga: Bikin Bergidik! Begini Janji Kapolri Listyo Sigit di Hadapan Senior Jenderal Polri

Ia juga mengingatkan, kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jumlah paslon yang ikut berkontestasi. Dia juga menyampaikan Pilpres 2024 harus digelar dengan biaya yang murah sebagai efek dari pandemi Covid-19 yang melanda saat ini.

"Kita juga melihat, di tengah pandemi kita perlu melakukan proses demokrasi lima tahunan tersebut dengan biaya semurah-murahnya," ujar Hasto.