Genjot Digitalisasi UMKM, Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Sepanjang pandemi, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdigitalisasi tercatat dua kali lipat dibandingkan sebelum pandemi atau mencapai sekitar 16,4 juta UMKM. Pemerintah terus mendorong tren digitalisasi UMKM dapat terus meluas untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

"Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai platform digital untuk membantu UMKM mendapat manfaat optimal melalui digitalisasi," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Rabu (22/12/2021). Baca Juga: Lebih Cepat dari Target WHO, Cakupan Vaksinasi Dosis Lengkap Lampaui 40% Populasi

Menkominfo Johnny meyakini, ekonomi digital akan terus tumbuh dan menjadi tumpuan dalam perdagangan atau ekonomi global. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan bagi UMKM dalam skala yang tidak pernah dialami sebelumnya. Namun, digitalisasi terbukti menjadi faktor kunci UMKM bertahan dan tumbuh di masa pandemi.

Hal ini seperti data World Bank yang menyebutkan 80% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan lebih baik. Adapun, menurut LPEM FEB UI dan Tokopedia, 2020, digitalisasi membuat 7 dari 10 pelaku usaha mengalami peningkatan volume penjualan. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan nilai transaksi produk kesehatan mencapai 154%, Makanan Minuman 106%, dan Elektronik mencapai 24%.

"Awal COVID-19 sudah ada 8 juta UMKM terdigitalisasi, kemudian sejak dicanangkan BBI (Bangga Buatan Indonesia) UMKM terdigitalisasi menjadi menjadi 16,4 juta UMKM hingga Oktober 2021," ujarnya.

Fiki menjelaskan, hampir setengah dari usaha yang menggunakan platform daring menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok untuk memasarkan produknya. Sementara itu, baru 15% yang memanfaatkan platform marketplace e-commerce. Dalam hal penggunaan platform daring, tantangan yang paling umum dihadapi UMKM adalah menarik pelanggan tampaknya (47,4%), dan kekurangan sumber daya manusia untuk mengurus manajemen toko daring (33,7%).

"Hanya satu dari lima UMKM yang telah menggunakan platform daring untuk memasarkan produknya dan tidak menemukan isu dalam penggunaan platform," katanya.

Fikri menerangkan, dari seluruh UMKM yang belum menggunakan platform daring, sekitar 43% di antaranya menyatakan enggan melakukan digitalisasi usahanya karena kesulitan memahami cara kerja platform daring. Selain itu, 26,6% dari UMKM juga melakukan digitalisasi karena menilai produk mereka tidak dapat dipasarkan secara daring.

Fiki juga mengungkapkan, meski mendapat keuntungan dari penggunaan platform daring selama pandemi, hampir 40% UMKM melaporkan hanya mengalami peningkatan laba kurang dari 20%, dan hampir separuhnya tidak melihat adanya peningkatan. Menurutnya, kemungkinan hal ini disebabkan oleh kompetisi yang ketat di antara UMKM pengguna platform daring dan mereka belum sepenuhnya memanfaatkan ekosistem digital secara utuh.

Berdasarkan diskusi kelompok terfokus UNDP dan LPEM FEB-UI (2020), lanjut Fikri, menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya UMKM ragu untuk bergabung ke dalam platform daring untuk menghindari kompetisi. Namun, menurutnya bergabung dalam platform daring sebenarnya telah memberi keuntungan yang positif bagi kelanjutan usaha, karena mereka dapat bertahan lebih lama selama pandemi dibandingkan dengan usaha yang belum terdigitalisasi.

"Bagaimana UMKM berkelanjutan dalam ekosistem digital menjadi isu utama yang harus dihadapi ke depan," katanya.

Adapun Executive Director, Lazada Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan bahwa penetrasi internet yang terus meningkat di Indonesia serta pembatasan mobilitas yang diberlakukan selama pandemi, semakin mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah gaya hidup digital.

"Hal ini membuka peluang bagi UMKM di Indonesia untuk bertransformasi digital dan mengembangkan bisnisnya di ranah online, sesuai dengan perubahan tren belanja konsumen," ujar Ferry.