Mahalnya Biaya Transisi Ekonomi Hijau, Indonesia Butuh Rp6.700 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, Indonesia setidaknya butuh biaya sebesar Rp6.700 triliun untuk transisi ekonomi konvensional ke ekonomi hijau/ berkelanjutan.

Ekonomi hijau merupakan sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan di masyarakat dimana di saat yang bersamaan juga mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga. 

Dalam pengembangan ekonomi hijau dan penanganan perubahan iklim, Indonesia menjadi negara yang sangat penting mengingat Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Baca Juga: Pembiayaan Berkelanjutan Tembus Rp809,75 Triliun, Bukti OJK Pro Ekonomi Hijau

"Di Indonesia sendiri, kebutuhan dana penanganan iklim mencapai USD479 miliar atau kisaran Rp6.700 triliun (Rp745 triliun per tahun) hingga 2030," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Winboh Santoso dalam seminar yang bertajuk "Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan dalam Ekonomi Hijau" yang digelar secara hybrid di Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/12/2021).

Kebutuhan pembiayaan tersebut tentunya tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN. Oleh sebab itu, lanjut Wimboh, dibutuhkan sinergi antara swasta dan Pemerintah serta bantuan organisasi Internasional untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut. 

"Sebagai contoh, Pemerintah telah memperhitungkan dana yang diperlukan untuk membiayai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yakni mencapai USD5,7 miliar atau berkisar Rp81,6 triliun. Biaya transisi tersebut juga terkait dengan perubahan pada industri hilir yang harus mengubah proses pengolahannya sebagaimana prinsip ekonomi hijau," jelas Wimboh. Baca Juga: Indonesia-AS Tingkatkan Kerja Sama Program Ekonomi Hijau

Meski demikian, Wimboh mengatakan, Indonesia tetap berkomitmen menerapkan ekonomi hijau di mana target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Perjanjian Paris, serta pencapaian net zero emision di tahun 2060. 

"Untuk mendukung agenda tersebut, Indonesia bersama Amerika Serikat telah membentuk Task Force Climate Change dimana OJK menjadi anggota di Working Group 4 terkait Sustainable and Blended Finance for Our Common Future," pungkasnya.