Bahlil Sebut Pengusaha Berharap Pemilu Diundur, Langsung Disemprot Jubir Muda PAN, Kalimatnya Pedas!

Juru Bicara Muda PAN, Dimas Prakoso Akbar angkat suara terkait pernyataan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan, kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.

Menurutnya, apa yang disampaikan Bahlil itu bisa menciderai konstitusi yang mengatur masa jabatan seorang presiden.

Baca Juga: Bahlil Sebut Menunda Pilpres Tidak Haram, Langsung Kena Skakmat Demokrat, Kalimatnya Menohok!

“Subyektivitas bang @bahlillahadalia mencederai konstitusi. Obat dari carut marut dunia usaha bukan menunda Pemilu,” tulis Dimas di akun Twitternya, Minggu malam (9/1/2022).

Dia pun memberikan sindiran kepada mantan Ketua HIPMI itu. Dimas bilang pernyataan Bahlil itu bisa saja dikeluarkan karena dia sekarang bagian dari rezim pemerintahan.

“Mungkin abang sedang menikmati kekuasaan tapi ngga semua pengusaha menikmati apa yg abang rasakan saat ini,” sebutnya.

Terakhir, anak buah Zulkifli Hasan itu mengingatkan Bahlil untuk tidak lupa dengan perjuangannya dulu.

“Jangan lupakan perjuangan abang semasa aktivis !,” tegasnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan harapa pengusaha agar Pemilu bisa diundur untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.

“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik,” kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (9/1/2022).

Menurut Bahlil, saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 hingga 2021. Untuk itu, momentum pemulihan ini diharapkan tidak terhambat karena stabilitas politik yang tidak berjalan baik.

“Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya dengan mereka,” kata Bahlil.

Baca Juga: Telak! Bahlil Disebut Tak Paham Konstitusi dan Anti Demokrasi oleh Anggota DPR

Bahlil mengatakan memajukan atau memundurkan jadwal pemilu bukan sesuatu yang diharamkan karena sudah ada sejarahnya di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, kata Bahlil, pada 1997 telah dilakukan pemilu. Namun reformasi pada 1999 membuat pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan dilaksanakan pada 1999.

“Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan memulihkan ekonomi, atau mempersoalkannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Ini sekedar tanggapan pribadi saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Burhan (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi),” kata Bahlil.