Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Orang Istana: Jokowi Itu Berkali-Kali Gak Mau...

Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK, Orang Istana: Jokowi Itu Berkali-Kali Gak Mau... Kredit Foto: Instagram/Joko Widodo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya tidak pernah memiliki keinginan untuk diri sendiri dengan menggunakan instrumen negara. 

Pernyataan itu disampaikan Faldo menanggapi adanya laporan terhadap dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dilakukan akademisi Ubedilah Badrun.

"Bapak Presiden Jokowi berkali-kali tidak pernah menginginkan menggunakan instrumen negara untuk diri sendiri," kata Faldo dalam diskusi 'Politik Lapor-lapor KPK' di Jakarta, Sabtu, (15/1/2022). Baca Juga: Dituding Punya Kepentingan Politik karena Melaporkan Anaknya Jokowi ke KPK, Ubed: Nggak Lah...

Kendati demikian, dirinya mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin terkait hal tersebut. Dia mengingatkan kembali pentingnya pembuktian atas pelaporan tersebut. "Semoga bukan imajinasi semua," tuturnya. 

Faldo mengatakan, Istana menyerahkan laporan-laporan tersebut kepada  aparat penegak hukum. Dia meyakini berbagai dinamika yang terjadi adalah untuk kebaikan demokrasi Indonesia ke depan.  

"Ujungnya saya percaya ini upaya untuk kita semua upgrade kualitas demokrasi kita," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. 

Ubedilah sebelumnya melaporkan Gibran dan Kaesang atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Ubedilah mengatakan, dugaan pidana tersebut berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi tersebut dengan salah satu perusahaan besar berinisial PT SM. 

"Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," kata Ubedilah di Jakarta, Senin (10/1).  

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel:

Video Pilihan