Soal Pembiayaan IKN Nusantara, PKS Ngaku DPR Kena Gocek Jokowi

Pernyataan legislator PKB itu bukan tanpa dasar, pembengkakan ongkos  dalam sebuah proyek di Indonesia memang kerap terjadi. Salah satunya adalah proyek  kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya membengkak jauh antara rencana dan realisasi.

“Ingat project kereta cepat Bandung-Jakarta? Antara rencana dan realisasi berapa pembengkakannya?”  ucapnya. 

Jika dugaan terkait  pembengkakan ongkos pemindahan IKN ini  benar  terjadi dikemudian hari, Luqman menduga ini bisa saja menjadi siasat baru  dalam korupsi. 

“Apakah ini modus baru bancakan duit negara? Wallahu a’lam,” pungkasnya.

Sekedar Informasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya berjanji tidak akan menggunakan APBN dalam proyek IKN. Pada medio Mei 2019 silam, Presiden meminta IKN tidak membebani APBN dengan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencari skema lain.

Namun kini, pemerintah telah mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN sebesar 53,3 persen dari APBN dan sisanya didapat dari kerja sama swasta dan BUMN.