Omicron Menyebar, G20 di Indonesia Menyesuaikan Perkembangan Kondisi

Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Hari Prabowo mengatakan, penyelenggaraan pertemuan G20 di Indonesia masih berjalan sesuai dengan jadwal.

Namun, penyelenggaraan G20 dilaksanakan dengan beberapa penyesuaian di tengah menyebarnya varian omicron di seluruh dunia.

Baca Juga: Jokowi Nilai G20 Harus Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global yang Inklusif

"Masih on track tapi tentunya dengan beberapa penyesuaian sesuai keperluan," ujar Hari kepada Republika.co.id, Minggu (23/1/2022).

Hari mencontohkan, pada Desember lalu pertemuan G20 secara personal masih memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, pada Januari pertemuan beralih ke hybrid dan virtual. Meski ada penyesuaian, Hari memastikan pelaksanaan G20 terus berjalan. 

"Untuk bulan-bulan mendatang format pertemuan akan terus disesuaikan dengan perkembangan, namun pelaksanaan tugas kita di G20 terus berjalan," kata Hari. 

Hari mengatakan, pelaksanaan G20 ketika pandemi Covid-19 diperlukan kesiapan dan ketanggapan yang sesuai dengan perkembangan kondisi.

Hari memastikan persiapan dan pelaksanaan G20 akan terus memperhatikan perkembangan kondisi pandemi dan protokol kesehatan.

Menurut Hari, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 untuk memastikan pelaksanaan pertemuan G20 sesuai dengan protokol kesehatan.

"Terkait protokol kesehatan, kami mengikuti panduan Kemnterian Kesehatan dan Satgas Covid-19," ujar Hari.

Indonesia resmi memegang keketuaan atau Presidensi Group of Twenty (G20) mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang.

Dalam Presidensi ini, G20 perlu memfokuskan pada penguatan sistem multilateralisme dan kemitraan global yang efektif, guna memastikan perekonomian dunia tetap terbuka, adil, saling menguntungkan, dan menjamin tidak ada satupun yang tertinggal, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Indonesia akan menggunakan Presidensi G20 untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang, sehingga dapat tercipta tata kelola dunia yang lebih adil. Terutama demi memperkuat solidaritas dunia dalam mengatasi ancaman perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan.