Pemerintahan Digital perlu Leadership System

Mastel mencatat bahwa SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) atau dikenal sebagai Pemerintahan digital, yang telah dicanangkan melalui perpres 95/2018, belum menampakkan hasil yang memuaskan bagi pemangku kepentingan SPBE yaitu Pemerintah Pusat-Daerah, Kementerian atau Lembaga dan Masyarakat luas.

Padahal SPBE tumpuan harapan atas terwujudnya pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel. “SPBE perlu Leadership System”, demikian menurut Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno dalam RDPU RUU Pemerintahan Digital dengan DPD di Jakarta 19 Januari 2022.

Regulasi SPBE atau Pemerintahan Digital bilamana mau dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang maka yang harus ditekankan adalah penegakan regulasi yang disiplin dilaksanakan terlebih dahulu kepada kementerian atau Lembaga sebagai pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau teknologi digital tersebut, baru kepada masyarakat pengguna.

SPBE perlu leadership system (Komitmen Pimpinan, Sarana dan prasarana dan Sumberdaya manusia). Undang-undang perlu membentuk dan menunjuk National Chief Information Officer (NCIO) SPBE siapa. Untuk ini perlu model integrasi pusdatin-pusdatin kementerian atau Lembaga melebur kepada organisasi NCIO SPBE. Tampaknya model BRIN perlu ditiru untuk SPBE.

Kondisi saat ini silo-silo pusdatin di tingkat pusat dan daerah masih terjadi. Dari catatan yang ada, total belanja TIK Pemerintah (2014-2016) sebesar 12,7T namun tingkat utilitas hanya mencapai 30%. Mastel memperkirakan pola ini belum berubah selama kurun waktu sampai dengan saat ini.

Di ranah infrastruktur TIK menurut catatan Mastel Pemerintah hanya mendanai belanja modal sebesar 1,2% atau Rp 7,2T sementara badan usaha swasta mendanai sisanya sebesar Rp 428T (98,3%) sumber RPJPN (2020-2024). Semakin jelas infrastruktur SPBE tergantung swasta, pemerintah dalam hal ini inferior.