Pekerja mengangkut dan menata tandan buah segar kelapa sawit saat panen di Desa Jalin, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (23/8/2021). Pemerintah Aceh sejak tahun 2018-2020 telah menerima dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Dirjen Perkebunan (Dirjenbun) Kemeterian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 793 miliar, dan untuk tahun 2021 kembali mendapatkan bantuan tersebut sekitar Rp615 miliar. | Kredit Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons anggapan bahwa penerapan program biodiesel mengganggu pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku sehingga harga minyak goreng melambung.
Terkait hal ini, Sekjen GAPKI, Eddy Martono mengatakan, “yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi memang karena harga minyak nabati internasional sedang tinggi”.
Baca Juga: Minyak Sawit Indonesia Dihasilkan dari Daerah Mana Aja Sih?
Selain itu, Eddy juga membantah bahwa pengusaha lebih tertarik memberikan suplai untuk biodiesel daripada untuk minyak goreng.
“Program B30 itu bersifat mandatori dan volume ditentukan pemerintah,” kata Eddy, dikutip Selasa (8/2/2022).
Sementara, menurut Peneliti Senior LPEM FEB-UI Mohamad Revindo, persoalan minyak goreng disebabkan karena Kementerian Perdaganganan (Kemendag) tidak efektif dalam mengatur distribusi.
“Kementerian Perdagangan seharusnya menjalankan operasi distribusi secara menyeluruh di titik-titik yang teridentifikasi sangat kekurangan pasokan dengan pengawasan yang super ketat. Tidak serta-merta menerima alasan para produsen dengan begitu saja,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, program biodiesel (B30) menjadi salah satu penyebab tingginya permintaan minyak kelapa sawit. Hal ini pada akhirnya memengaruhi harga minyak goreng.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
