Terima Telpon Kala Pidato Presiden, Jokowi Ditantang Lakukan Ini ke Luhut Pandjaitan

Ketua KNPI Haris Pertama turut menanggapi terkait viralnya aksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang terima telepon saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato.

Kejadian itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja dan meresmikan kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu 2 Februari lalu.

Baca Juga: Luhut Menelepon Saat Jokowi Sambutan, Siapa Sangka Begini Tanggapan Rocky Gerung

Saat itu Jokowi didampingi sejumlah Menterinya termasuk Luhut. Di saat Jokowi berbicara, Luhut tengah asik menerima telepon sambil berdiri di belakang Jokowi.

Haris Pertama menilai, sikap Luhut tersebut tidak punya sopan santun terhadap pemimpin negara.

“Melihat foto ini saya langsung ingin mengatakan bahwa Opung tidak punya etika dan sopan santun,” ujar Haris Pertama di Twitter-nya, Senin 7 Februari 2022.

Haris bilang, Jokowi sebagai presiden yang sedang berpidato harusnya didengar oleh menteri-menterinya, bukan malah sibuk menerima telepon di belakang.

Dia meminta Jokowi beri sanksi tegas ke Luhut.

“Saat pak Presiden Jokowi berpidato harusnya semua pihak yang ada di area sana mendengarkan bukannya malah sibuk menelepon,” katanya.

“Pak Presiden @jokowi harusnya memberikan sanksi Tegas,” sambungnya Haris.

Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai, orang yang menyoal sikap Luhut tersebut karena atas dasar tidak suka dengan Luhut.

“Kalau tidak senang sama Pak Luhut, pasti semuanya bisa jadi masalah. Kami sering hadapi kasus begini,” kata Faldo, Minggu 6 Februari kemarin.

Baca Juga: Pemerintah Pasang Kuda-Kuda, Luhut Binsar Minta Semua Bersiap

Faldo meminta publik tidak persoalkan hal-hal kecil. Dia menyebut saat ini pemerintah sedang bekerja keras atasi lonjakan Omicron.

“Kita ini sedang mencoba kembali berlari kencang, meskipun masa pandemi belum usai. Ayo fokus ke substansi. Kebijakan apa yang butuh peningkatan dan diskusi mendalam, itu jauh lebih penting sekarang, kita ingin semuanya menerima manfaat dari kebijakan,” ungkap Faldo.