Sultan Sampaikan Pesan Penting untuk Ganjar Soal Konflik di Desa Wadas

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin menyorot sikap pemerintah yang hendak melanjutkan proses pengukuran lahan yang akan diperuntukkan sebagai area galian C di Desa Wadas, Purworejo.

Menurutnya, pembebasan lahan yang ditolak oleh sebagian masyarakat pemilik tanah di Desa Wadas lebih merupakan tanggung jawab dan domain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah. Pemerintah melalui Kementerian PUPR hanya berperan sebagai pelaksana proyek.

Baca Juga: Polemik Desa Wadas Ramai, Begini Nasib Elektabilitas Ganjar Pranowo

"Itu yang kami pahami dari UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kami sangat yakin pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD tidak sedang berniat melangkahi ketentuan dan mekanisme pembebasan lahan yang diatur dalam undang-undang tersebut," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Jumat (11/2/2022).

Mantan wakil gubernur Bengkulu itu berpesan agar Gubernur Jawa Tengah terus melakukan pendekatan persuasif secara intensif hingga semua masyarakat pemilik lahan menyatakan kesediaannya tanahnya dijual secara sukarela kepada pemerintah. Kekerasan dan pendekatan intimidatif tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kami juga menyarankan agar masyarakat yang diadvokasi LBH menempuh jalur hukum ke PTUN hingga ke tingkat kasasi atau Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan hukum," tegas Sultan.

"Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa, proses pembebasan lahan yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur strategis nasional di daerah ini tetap berjalan dalam koridor hukum sesuai asas-asas pembebasan lahan yang digariskan oleh UU," imbuhnya.