Gus Yahya Gandengan Tangan Dengan PDIP, Pengamat: Suara PKB Bisa Rusak, Turun, Anjlok, dan Rontok!

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mewanti-wanti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait hubungannya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini disampaikan Ujang menyikapi manuver PDIP, yang menggelar acara Hari Ulang Tahun (Harlah) NU ke-96 secara hybrid, Sabtu (12/2) lalu.

Ujang berpendapat, PBNU dekat dengan partai lain, maka akan berdampak buruk bagi PKB. Terutama soal suara PKB yang notabene dari warga Nahdliyin.

"Jika Gus Yahya bergandengan tangan dengan PDIP, bisa saja suara PKB akan rusak, turun, atau mungkin saja bisa anjlok dan rontok," kata Ujang dilansir dari RM.id, Senin (14/2).

Ia mengaku heran, melihat fenomena PBNU bisa mendekat dengan PDIP. Sementara parpol yang lahir dari rahim NU adalah PKB.

Baca Juga: PDIP Terkesan Memanas karena Curhatannya, Puan Maharani Kena Tegur Megawati? Pengamat: Tidak Mungkin

"Masa iya NU-nya mendekat ke partai lain, dalam hal ini PKB. Ini bisa diartikan oleh publik, bahwa hubungan antara PKB dengan NU sedang tak baik-baik saja. Sedang dalam masa-masa menuju ketegangan dan perpecahan," terangnya.

Sejak dipimpin Gus Yahya, hubungan NU dengan PKB memang terasa agak renggang.

Selain karena Gus Yahya serius bertekad memisahkan diri dari politik praktis, sepintas masih terlihat problem masa lalu, yang belum beres antara Gus Yahya dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Imin.

Salah satu indikatornya, terlihat dari safari politik Imin yang menjual namanya sebagai Calon Presiden 2024 di Banyuwangi dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam akun Twitter pribadinya, Imin memamerkan dukungan dari Nahdliyin Sidoarjo.

Atas konsolidasi politik itu, PBNU memanggil ketua PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi. Untuk meminta klarifikasi langsung dari kedua perwakilan cabang, mengenai konsolidasi politik yang dilakukan Imin.

Ditambah lagi, PBNU era Gus Yahya saat ini menegaskan akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.

PBNU tidak boleh menjadi alat politik manapun, termasuk PKB.