Rumuskan Kebijakan, BI Tekankan Pentingnya Perluasan Data

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital ini memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Untuk itu, Bank Indonesia mendorong beberapa lembaga internasional agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).

"Konsep new DGI mencakup 4 (empat) area yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif," kata Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, pada sesi kedua seminar bertajuk “Casual talks: Exploring New Data for Better Policy Making" di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Acara ini merupakan bagian dari hari kedua rangkaian side events  pertemuan kedua tingkat Deputi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral (Finance and Central Bank Deputies Meeting/FCBD) dan pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) Presidensi G20, yang berlangsung mulai tanggal 14 sd. 19 Februari 2022 di Jakarta. Baca Juga: BI Optimistis BSPI 2025 Dapat Buka Akses Perbankan Bagi Masyarakat dan UMKM yang Unbankable

Lebih lanjut, Aida S. Budiman juga menyampaikan bahwa BI telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis. "Sejak tahun 2015, BI telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics, terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan (Fintech)," sebut Aida.

Sejalan dengan itu, IMF Senior Resident Representative for Indonesia, James P. Walsh mengonfirmasi bahwa BI telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif. Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.

Sementara itu, Chief Economist BCA, David Sumual menyatakan bahwa data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.

Menyambung hal itu, Managing Director Gopay, Budi Gandasoebrata memaparkan, perusahaan berbasis data perlu mengedepankan penyusunan kebijakan berdasar data dan analitis, penggunaan data real-time, arsitektur data yang kuat, serta manajemen data yang mengutamakan privasi, keamanan dan ketahanan siber.

"Sebagai institusi pembuat kebijakan, Bank Indonesia memastikan penggunaan data statistik secara intensif untuk menyempurnakan perumusan kebijakan dalam mencapai tujuannya," tutup Aida.