Hubungannya dengan Puan Disebut Memanas, Kasihan Ganjar Pranowo, Kini Dijauhi Partai Sendiri

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hubungan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubenur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo disebut makin memanas

Itu usai keluhan yang disampaikan Puan karena tidak dijemput kepala daerah saat berkunjung. Itu diduga Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Dugaan Memanasnya Hubungan Puan-Ganjar, Bila Sosok Ini Bicara, Kelar Semua Perkara

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Jamiluddin Ritonga kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (17/2/2022).

“Hubungan ini memanas karena Puan mengeluh karena tidak dijemput kepala daerah yang mengarah ke Ganjar,” ujarnya

Tak hanya hubungannya dengan Puan, PDI-Perjuangan pun kabarnya sudah mulai gerah dengan Ganjar Pranowo.

“Ganjar tampaknya semakin dijauhi DPP karena dianggap tidak menghormati Puan sebagai Ketua DPR RI dan salah satu ketua di DPP PDIP. Hal itu membuat sebagian di DPP gerah terhadap Ganjar,” ungkapnya.

Menurut Jamiluddin, ketidaksukaan itu tambah membesar setelah kasus Wadas. Ganjar dinilai tifak becus dalam menangani kasus tersebut.

“Bahkan salah satu Anggota DPR RI dari PDIP dengan tegas mengatakan, Ganjar harus bertanggung jawab atas terjadinya kasus Wadas,” ucapnya.

“Indikasi itu menguatkan dugaan DPP PDIP semakin tidak berkenan kepada Ganjar,” tutur Jamiluddin.

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo membeberkan alasan Ganjar tidak ikut mendampingi kunjungan kerja Ketua DPR Puan Maharani di Jawa Tengah.

Rudy mengatakan bahwa kala itu Ganjar sedang menghadiri acara presentasi mitigasi bencana di Jakarta.

“Pak Ganjar itu ada presentasi mitigasi bencana, undangannya terlalu malam, sehingga Pak Ganjar terlanjur berangkat ke Jakarta. Sebab di sana sudah dijadwalkan untuk presentasi kebencanaan,” ujar Rudy kepada wartawan.

Rudy berpesan agar masalah ketidakhadiran Ganjar Pranowo ini tidak dibesar-besarkan.

Baca Juga: Disebut-Sebut Menyindir Ganjar Pranowo, Tak Terduga! Ini Efeknya Bagi Puan Maharani

“Kalau presiden, hukumnya wajib jemput. Tapi kalau Ketua DPR RI protokolernya tidak di situ. Paling pengurus partai yang jadi wali kota dan gubernur pasti jemput. Itu kalau dikabari,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, Rudy menyebut bahwa penyambutan Puan Maharani sebagai anggota DPR memerlukan protokoler sendiri. Misalnya melalui pemberitahuan terlebih dahulu.