Dorong Kepemilikan Rumah Layak Huni, Kementerian PUPR Siapkan Grand Design untuk MBR

Pemerintah terus berupaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog) mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan melakukan inovasi penyediaan hunian layak bagi MBR berpendapatan tidak tetap atau informal.  

Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan grand design untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. 

Baca Juga: Progres Proyek Tol Getaci, Penlok Tahap Pertama Selesai, PUPR: Tahun Ini Siap Dibangun!

Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93% backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 33% dan masyarakat miskin sejumlah 60%, dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

“Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki dalam keterang tertulisnya, Kamis (24/2/2022). 

Untuk menyediakan rumah bagi para MBR informal Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan kegiatan Aspiration Gathering Kajian Ekosistem Perumahan & Grand Design Segmen MBR Informal secara virtual, Rabu (23/2/2022).  

“Dalam penyediaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail untuk mengetahui seberapa besar resiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto.