Titi Anggraeni dari Perludem, Prof. Dr. Firman Noor dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Anwar Hafid, anggota Komisi II DPR RI. (6/6/22) | Kredit Foto: Partai Demokrat
Wacana menunda Pemilu bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi juga siasat jahat untuk memperpanjang kekuasaan tanpa berkeringat. Partai-partai politik harus menolak perpanjangan masa jabatan, meskipun konstitusi diubah.
Ini benang merah diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-21 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat (5/2).
Hadir sebagai pembicara Titi Anggraeni dari Perludem, Prof. Dr. Firman Noor dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Anwar Hafid, anggota Komisi II DPR RI. Diskusi dipandu Yan Harahap, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat.
Baca Juga: Kritik Jawaban Jokowi, Orang Demokrat: Bagaimana Kalau Orang Usul Sistem Khilafah atau Komunis?
Titi Anggraeni mengingatkan wacana penundaan pemilu lebih tepat dibaca sebagai penghindaran pemilu.
"Ini artikulasi keinginan untuk bisa terus menjabat tanpa harus mengikuti pemilu, tegas Titi. Ia mengutip jurnal ilmiah dari Mila Versteeg, “Penundaan pemilu menjadi satu praktik paling populer di dunia, sebagai akal-akalan menerabas pembatasan masa jabatan melalui penghindaran pemilu."
Berbicara dari Swedia, Prof. Dr. Firman Noor, menegaskan sekarang adalah era politisi mencoreng mukanya sendiri dengan demikian kentara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait:
