Kritik Jawaban Jokowi, Orang Demokrat: Bagaimana Kalau Orang Usul Sistem Khilafah atau Komunis?
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait tren kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan varian Omicron di Jakarta, Selasa (18/1/2022). Presiden mengimbau agar semua pihak tetap waspada namun tidak perlu reaksi berlebihan dalam menyikapi semakin tingginya kasus Omicron di Indonesia. | Kredit Foto: Antara/Sekretariat Presiden
Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengkritik penjelasan presiden terkait penundaan pemilu merupakan bagian dari demokrasi.
Menurut Syahrial Nasution, penundaan pemilu dan perpanjangan tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
“Mengherankan penjelasan yg disampaikan presiden. Usul tunda Pemilu dan perpanjangan jabatan presiden disebut bagian dr demokrasi. Pdhl jelas2 menabrak konstitusi,”katanya, Sabtu, 5 Maret 2022.
Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Lambatnya Respons Jokowi Indikasikan...
Lantas, dirinya membandingkan dengan usulan sistem Indonesia diganti dengan Khilafah, federal, atau komunis. Apakah boleh diusulkan jika sesuai konstitusi.
“Bagaimana dengan orang yang usul supaya sistem pemerintahan diganti khilafah, federal atau komunis? Kalau di konstitusional boleh?,” tanyanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, termasuk dirinya, untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait:
