Jika Wacana Penundaan Pemilu Berlanjut, Pengamat Meminta Masyarakat Lakukan Ini

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana penundaan Pemilu 2024 terus ditentang oleh sejumlah pihak. Di antaranya disuarakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Analis politik yang akrab disapa Ipang itu menggelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatannya yang sudah dibatasi konstitusi yakni 2 periode selama 10 tahun.

Baca Juga: Luhut Sebut Punya Big Data Keinginan Pemilu Ditunda, Pakar: Kita Semua Dianggap Bodoh?

Ipang mengatakan, perlawanan sipil adalah satu cara untuk menyelamatkan demokrasi agar tidak disandera cengkraman kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

"Bagaimana mungkin menunda pemilu hanya karena alasan situasi ekonomi dan pandemi, dan alasan keberlanjutan ibu kota negara. Kalau saya cermati, dengan konstitusi UUD 1945 yang ada sekarang tidak ada ruang sedikitpun untuk agenda menunda Pemilu," kata Ipang kepada AKURAT.CO, baru-baru ini.

Manuver menunda Pemilu dengan menabrak konstitusi dimulai dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang mengatasnamakan pengusaha, meminta Pemilu 2024 ditunda.

Selanjutnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga meminta agar Pemilu ditunda 1 atau 2 tahun. Alasannya, menyuarakan perwakilan dari para pelaku UMKM yang meminta agar Pemilu ditunda.

Kemudian, wacana penundaan Pemilu digaungkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menko Perekonomian mengaku mendapat aspirasi saat berkunjung ke daerah Siak, menemui petani Sawit. Petani sawit meminta Pemilu juga ditunda, alasannya harga sawitnya lagi bagus.

Tak hanya sampai di situ, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ikut menyuarakan penundaan pemilu.

"Miris, PAN adalah partai yang lahir di era reformasi," kata Ipang.

Lalu berlanjut barisan pendukung di lingkungan terdekat Jokowi yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut membuat heboh di mana ia menyebutkan big data 110 juta suara rakyat menginginkan gelaran Pemilu 2024 ditunda.

Klaim Luhut memiliki data aspirasi rakyat menginginkan penundaan Pemilu 2024 jumlahnya 110 juta orang.

"Ayo kita tantang Luhut ekspose data tersebut, berani kalau bukan manipulasi data? Saya haqqul yakin bentangan emperis tadi, tone suaranya sama, ada kekuatan lain yang mengkondisikan agar orkestranya sama," kata Ipang.

Ipang meyakini wacana penundaan Pemilu ada arsitek yang mendesainnya. Dia menduga arsitek desain penundaan pemilu adalah tangan-tangan pemeritah.

Baca Juga: Sindir Jokowi Terkait Wacana Penundaan Pemilu, Tokoh NU Puji-Puji SBY

"Apakah para orkestrator sederatan nama-nama di atas itu tadi sedang menampar muka Presiden? Apakah sedang mencari muka Presiden? Atau sedang menjerumuskan Presiden dalam situasi yang sulit?" cetusnya.

"Para ketua umum parpol tersebut menurut saya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai negarawan, miris mereka yang harusnya menjaga kualitas demokrasi kita, justru menjadi rayap demokrasi," kata Ipang.