Menko PMK Muhadjir Effendy Cek Progres Penanganan Pascabencana Tsunami di Kota Palu yang Capai 75%

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan progres pelaksanaan rekonstruksi pascabencana untuk Kota Palu sudah 57%, Kabupaten Donggala 52,22%, Kabupaten Parigi Moutong 80,82%, dan Kabupaten Sigi 90,27%. 

Untuk diketahui, penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Pulau Sulawesi tahun 2018 lalu telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan data dilaporkan, perkembangan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di masing-masing kabupaten/kota terdampak sudah di atas 50%, bahkan ada yang hampir tuntas. 

Baca Juga: Satgas Pangan Ungkap Penimbunan Minyak Goreng di Kota Palu

“Perkembangannya cukup baik, kira-kira progresnya sudah di atas 50%. Memang masih ada tersisa beberapa, sekitar 1.600an rumah sedang dan akan dibangun, sedangkan yang sudah jadi itu ada 2.005 unit huntap sumbangan dari LSM Yayasan Bunda Suci,” ujar Menko PMK usai mengecek perkembangan rekonstruksi pascagempa dan likuefaksi di Kota Palu, Jumat (18/3/2022). 

Untuk diketahui, Menko PMK menuju Kota Palu melalui jalur udara menggunakan helikopter dengan rute Makassar ke Mamuju, dilanjutkan Mamuju ke Palu. Penerbangan sekira 3 (tiga) jam sebelum landing di Mapolda Helypad. 

Muhadjir menyebut bahwa dari sekitar 2 ribuan huntap yang sudah terbangun di wilayah relokasi Tondo 1, Kota Palu, yang merupakan sumbangan dari Yayasan Bunda Suci, sebagian sudah dihuni oleh warga pengungsi. Padahal, huntap tersebut belum secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. 

“Karena itu tadi saya ketemu dengan perwakilan Bunda Suci yang ada di Palu dan Wali Kota agar segera diserahterimakan. Tadi secara simbolis sudah diserahkan dari Bunda Suci kepada Wali Kota dan mudah-mudahan minggu depan bisa diserahkan secara resmi,” kata Menko PMK. 

Ia menjelaskan serah terima kepada pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Pemkot Palu, sangat penting agar bangunan huntap tidak menjadi liar karena telah dihuni secara tidak resmi. Malah, dikhawatirkan tidak tertata dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana pembangunan awal. 

Sedangkan, apabila sudah diserahterimakan maka pemerintah daerah akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan bangunan dan kawasan wilayah relokasi huntap. Faktanya, Menko PMK menemukan beberapa huntap sudah diubah oleh warga pengungsi yang telah menghuni. 

“Saya kira ini tidak betul. Untuk perubahan-perubahan harus diatur betul sehingga tidak menjadi wilayah kumuh. Desain PUPR sudah sangat bagus sekali, jalannya sudah sangat bagus, sanitasinya, sistem pengairannya sudah bagus. Nanti menjadi terganggu atau menjadi tidak baik kalau tidak segera dikelola oleh Pemkot,” tutur Muhadjir. 

Status Lahan 

Sementara itu, di wilayah relokasi Tondo II, Menko PMK menyatakan masih ada masalah terkait status lahan. Ada warga yang mengklaim status kepemilikan lahan di sana dan juga terdapat perusahaan yang merasa lahan tersebut masih merupakan bagian dari hak guna . 

“Jadi, bagi mereka yang masih punya status itu nanti akan selesaikan di Jakarta dengan Pak Menteri ATR. Mudah-mudahan mulai bulan Mei nanti kita sudah bisa membangun lagi,” tandas Menko PMK.  

Diketahui, kawasan huntap Tondo II adalah kawasan hunian yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Menurut rencana, pada kawasan seluas 65,3 hektare itu akan dibangun 1.102 unit hunian dilengkapi dengan infrastruktur pemukiman dan pendukung lainnya. 

Sejak gempa bumi berkekuatan 7,4 M melanda pantai barat Pulau Sulawesi dan diikuti tsunami pada 28 September 2018 lalu itu, hingga kini pemerintah masih terus menjalankan tahapan dalam penanganan pascabencana mulai dari status tanggap darurat bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. 

“Kita targetkan untuk tahun ini bisa selesai sesuai dengan arahan dari Bapak Wapres. Sekaligus, tadi saya meninjau dan mengecek apakah arahan dari Bapak Wapres yang telah berkunjung beberapa waktu lalu itu sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait,” pungkas mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut. 

Pada kesempatan itu, Menko PMK didampingi Walikota Palu Hadianto Rasyid, Kakanwil BPN Sulteng Doni, dan Asisten 2 Bidang Perekonomian Pembangunan Rudi Dewanto.