Brad Sherman Kenalkan RUU Baru, Akan Tindak Bisnis AS yang Tangani Transaksi Kripto Rusia

Perwakilan Brad Sherman akan memperkenalkan Rancangan Undang Undang (RUU) di DPR yang bertujuan menindak bisnis Amerika Serikat yang menangani transaksi kripto untuk bank dan individu Rusia.

Melansir dari Cointelegraph Senin (21/03) berbicara pada pertemuan markup hibrida dengan Komite Jasa Keuangan DPR, Sherman mengatakan dia akan memperkenalkan RUU pendamping untuk undang-undang Senator Elizabeth Warren yang akan memberi administrasi Biden 'otoritas eksplisit untuk mengharuskan pertukaran kripto yang tunduk pada hukum AS berhenti memfasilitasi transaksi dengan dompet kripto yang berbasis di Rusia'.

Baca Juga: Rekor, Kunci Coin Kripto Pertama Masuk lebih dari 10 Exchanger Internasional

Warren pertama kali mengumumkan undang-undang tersebut pada 8 Maret, kemudian mengatakan selama sidang Komite Perbankan Senat bahwa dia akan memperkenalkan RUU tersebut pada hari Kamis.

Tidak ada teks RUU yang tersedia melalui catatan kongres pada saat publikasi. Namun, undang-undang yang diusulkan Warren dilaporkan akan memberi Departemen Keuangan wewenang untuk menghentikan pertukaran kripto di bawah yurisdiksi AS dari memproses transaksi dari alamat kripto milik warga negara Rusia.

Selain itu, pembayar pajak AS akan diminta untuk melaporkan setiap transaksi kripto di luar negeri melebihi 10.000 dolar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, atau FinCEN.

"[Saya] berharap dapat bergabung dengan rekan-rekan saya untuk memastikan bahwa salah satu alat yang tersedia bagi pemerintah adalah kemampuan untuk memberi tahu pertukaran kripto jika mereka melakukan bisnis di Amerika Serikat, mereka tidak dapat melakukan bisnis dengan dompet kripto yang berbasis di Rusia sampai krisis ini berakhir," kata Sherman.

Sherman, yang sebelumnya telah membuat beberapa pernyataan anti-kripto termasuk menyerukan larangan aset digital, mengutip Menteri Transformasi Digital Ukraina yang meminta semua pertukaran "untuk memblokir alamat pengguna Rusia," tampaknya tanpa membatasi larangan kepada individu dan bisnis yang disebutkan dalam sanksi AS dan Uni Eropa.

CEO Binance, Changpeng Zhao mengatakan, perusahaan akan mematuhi sanksi, tetapi tidak memblokir transaksi yang terhubung ke semua dompet kripto Rusia, sementara CEO Kraken Jesse Powell mengatakan harus ada persyaratan hukum bagi pertukaran untuk membekukan akun Rusia.

"Kami tidak akan membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah secara sepihak," kata juru bicara Binance pada bulan Februari. "Kripto dimaksudkan untuk memberikan kebebasan finansial yang lebih besar bagi orang-orang di seluruh dunia."

Michael Chobanian, pendiri pertukaran kripto Kuna Ukraina, mengatakan pada hari Kamis bahwa platform tersebut telah menghentikan "semua dukungan untuk rubel Rusia". Namun, seruannya untuk pertukaran kripto termasuk memblokir "interaksi apa pun dengan individu yang terkena sanksi," tampaknya tidak semua dompet dipegang oleh warga negara Rusia yang berbasis di negara itu atau di luar negeri.