Pendeta Saifuddin Terus Lakukan Penistaan, Musni Umar Nggak Main-main Kasih Saran: Menurut Saya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu kegamaan di Indonesia seakan tak pernah surut. Selain perang terhadap terorisme gencar dilakukan, Ada saja oknum yang mengangkat mengani hal yang sensitf ini. Terbaru ada seorang pendeta yang meminta agar 300 ayat di Al Quran untuk dihapus.

Dalam video yang tersebar di media sosial, oknum pendeta yang dketahui bernama Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses menyebut ada 300 ayat Alquran yang perlu dihapus karena memicu tindakan intoleran.

“Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi hidup intoleran, hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu diskip atau direvisi atau dihapuskan dari Alquran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali,” ucap oknum pendeta tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri lewat beberapa pihak seperti Mahfud MD dan Kementerian Agama telah menyatakan sikap, namun murtadin Saifuddin nampaknya tidak akan berhenti terlebih dirinya tidak ada di Indonesia saat ini.

Mengenai heboh Pendeta Saifuddin ini, Sosiolog Profesor Musni Umar yang juga seorang Rektor Universitas Ibnu Chaldun ikut angkat suara.

Baca Juga: Kali Ini Nggak Belain Anies Baswedan, Cuitan Musni Umar Tetap Menggelegar: Saya Menduga Publik Akan…

Menurut Musni, klaim Saifuddin soal 300 ayat intolerasni sangat tidak tepat.

“tidak benar karena memang ajaran islam justru mengajarkan toleransi, Bagimu agamamu, bagiku agamaku, dan itulah salah satu ayat Al Quran yang banyak dipegang oleh umat islam, bahkan dalam satu ayat tidak ada paksaan dalam beragama (Laa Ikraha fiddin),” jelas Musni dalam video di akun Youtube milikinya, dikutip Rabu (23/3/22).

Atas dasar itu Menurut Musni pernyataan yang murtadin Saifuddin sampaikan sangat menyakiti umat Islam.

Untuk menyikapi hal ini, Sosiolog yang kerap dijuluki loyalis Anies Baswedan ini menganggap bahwa sebaiknya Saifuddin segera ditangkap dan diproses secara hukum untuk menghindari kemungkinan aksi-aksi yang berujung lebih runyam dengan landasan di luar hukum yang ada di Indonesia.