Data Bansos Masih Banyak Error, Pemerintah Siapkan Operator Desa Bergaji Khusus

Akurasi data menjadi sorotan utama dalam penyaluran bantuan sosial nasional. Pemerintah mengakui masih terdapat kekeliruan dalam basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan untuk menentukan penerima bansos.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyatakan perbaikan data tidak bisa hanya mengandalkan pusat. Peran desa dinilai krusial karena proses input dan pembaruan informasi berawal dari tingkat paling bawah.

Dalam sosialisasi DTSEN di Karawang, ia menjelaskan dukungan datang dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menghadirkan operator data desa yang dibiayai melalui anggaran desa.

Skema ini mencakup pemberian gaji khusus bagi petugas yang bertanggung jawab memasukkan dan memperbarui data warga.

"Menteri Desa, Pak Yandri, telah memberikan dukungan, misalnya mendorong desa untuk menghadirkan serta membiayai operator data desa, termasuk pemberian gaji. Ini sangat berarti bagi kami, karena keberadaan operator desa sangat menentukan.

Pengambilan kebijakan sangat bergantung pada siapa yang memasukkan data, dan itu dilakukan oleh operator data desa serta dinas sosial setempat," katanya dikutip dari ANTARA.

Pemerintah tidak menutup mata terhadap masih adanya kesalahan dalam DTSEN. Validasi dan koreksi data disebut terus berjalan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat.

"Dari hari ke hari, tingkat kesalahan terus menurun, terlebih jika masyarakat semakin sadar dan aktif terlibat," ujar dia. Keterlibatan publik dinilai penting agar pembaruan data berlangsung dinamis dan responsif.

Perbaikan DTSEN juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan kolaborasi lintas kementerian. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan bansos tepat sasaran dan mengurangi potensi ketidaktepatan penerima.