Soal Penundaan Pemilu 2024, Zulkifli Hasan: Ini Bukan Urusan Presiden!

Mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) mengatakan, penundaan Pemilu 2024 bisa saja dilakukan jika seluruh partai yang ada di Indonesia setuju. Dengan pertimbangan hal itu dilakukan atas dasar keadaan yang mendesak.

Dalam hal ini Zulhas katakan, ada 9 partai besar yang ada di Indonesia termasuk salah satunya adalah Partai Amanat Nasional.

Baca Juga: Pada Berisik Teriak Tunda Pemilu, Hary Tanoesoedibjo "Curhat": Kapan Perindo Duduk di Parlemen?

"Kan udah jelas tu, yang baru mau tiga(partai) menunda pemilu, yang lain enggak mau, kalau tiga kan ga bisa," ujar Zulhas ditemui saat acara Bimtek Kader PAN di Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta, Minggu, 27 Maret 2022.

Diketahui isu penundaan pemilu 2024 yang sudah di suarakan oleh elit negara dan juga partai politik tertentu. Zulhas menegaskan bahwa hal itu bukan urusan presiden, kebijakan tersebut ada di tangan penentuan partai partai besar yang ada di Indonesia.

"Perbincangan soal penindakan pemilu itu, urusan partai partai, makanya jangan suka nyalahin presiden dong, ini bukan urusan presiden ini." ujarnya.

Zulhas menjelaskan, mengenai hal ini, banyak pihak yang menyalahkan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut adalah tudingan yang tak relevan.

"Ini kan pak Jokowi di serang itu, ini saya tidak membela presiden lho, tapi memang betul, ya penundaan pemilu bukan urusan presiden, ini urusan partai partai." ujarnya.

Saat ini menurutnya para partai partai besar telah membentuk sebuah perbincangan dan pembahasan mengenai hal ini. PAN ditegaskan, adalah salah satu partai yang setuju untuk melakukan pembahasan tersebut sebelum penundaan Pemilu 2024 tersebut.

"Pilpres itu kan ada aturan sendiri, nah bincang bincang ini yang baru mau setuju, saya (PAN), Golkar, PKB," ujar Zulhas yang juga Ketua Umum PAN.

Zulhas mengatakan, hingga kini ada tiga partai yang terlihat setujui usulan penundaan Pemilu 2024."kan harus 3/4 partai, kan ada syaratnya." ujarnya.

Baca Juga: Luhut Boleh Kena Hajar Isu Klaim Big Data Tunda Pemilu, Tapi Kementeriannya Dapat Penghargaan!

"Ini kan urusan partai partai, partai ada 9, yang bisa 3, yang 6 ga mau ya ga bisa dong." ujarnya.