Harga Minyak Goreng Tak Kunjung Turun, Mulyanto Tagih Janji Menperin

Anggota Komisi VII DPR RI dari PKS, Mulyanto, menagih janji Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait harga minyak goreng curah. Mulyanto menilai janji Menperin untuk menstabilkan harga migor curah sampai akhir Maret 2022 belum teralisasi. Buktinya hingga hari ini harga migor curah di berbagai daerah masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET).  

"Sampai akhir bulan Maret ini kondisi ketersediaan migor di pasaran masih langka dan harganya dilaporkan menembus Rp22 ribu per liter. Padahal harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sejak dua minggu lalu sebesar Rp14 ribu per liter. Sementara sebelumnya Menperin berjanji di akhir bulan Maret ini persoalan migor curah sudah dapat ditangani," jelas Mulyanto dikutip dari rilis media tertulis, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Mendag Lutfi Ingkar Janji Ungkap Mafia Minyak Goreng, MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan, Siap-siap!

Mulyanto mendesak Menperin untuk tidak berteori, namun memastikan bahwa produksi migor curah itu benar-benar mengalir lancar dari produsen sampai ke tangan masyarakat.

"Secara hitung-hitungan di atas kertas memang produksi migor curah diperkirakan cukup. Namun coba lihat praktik di lapangan. Apakah distribusi migor ini sudah sesuai dengan yang diharapkan,” tegas Mulyanto. 

"Menperin harus memeriksa simpul-simpul rantai distribusi untuk memastikan, bahwa produksi migor curah tersebut memang benar-benar mengalir lancar sampai ke tangan masyarakat,”"lanjutnya.

Mulyanto menyebut sekarang mulai terendus adanya modus melakukan repacking migor curah menjadi migor kemasan. Belum lagi kemungkinan migor curah ini lari ke industri menengah, besar dan industri perhotelan. Ini dimungkinkan karena marjin (disparitas) antara migor curah dengan migor kemasan cukup besar. Selisih harga sekitar dua kali lipat. 

Baca Juga: PKS Minta Menperin Kejar Perusahaan Migor yang 'Lari' dari Penugasan

Oleh karena itu, Mulyanto minta Menperin meningkatkan pengawasan agar penyimpangan migor curah ini tidak terjadi. Sebab berdasarkan data Kemenperin terdapat 166 perusahaan repacking migor secara nasional. 

Mulyanto mempertanyakan keberadaan Tim Pengawas Migor Curah yang harusnya segera dibentuk dan diumumkan Menperin. Ia minta kepada Pemerintah untuk secara sigap mengerahkan energi untuk mengawasi distribusi migor curah ini untuk memastikan tidak ada kebocoran migor curah bersubsidi ke tangan-tangan yang tidak berhak.

Mulyanto meminta agar jangan sampai Pemerintah kalah lagi dengan mafia atau pengusaha migor nakal, dengan kembali menaikan HET atau melepas migor curah kepada mekanisme pasar.