Ngotot Pemilu Ditunda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia masih ngotot ingin agar Pemilu 2024 ditunda.
Dia mengklaim bahwa Penundaan pemilu akan berdampak baik positif bagi investasi. Menurut Bahlil, dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.
Baca Juga: Soal Perpanjang Masa Jabatan, Omongan Jokowi Menggelegar: Wacana 3 Periode Itu Keinginan...
Makanya, Bahlil mengusulkan agar penundaan pemilu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
“Nah, kalau wacana penundaan ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang, dalam pandangan saya, itu akan bagus untuk investasi,” kata Bahlil Lahadalia kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, dilansir Kamis 31 Maret 2022.
Dia mengatakan bahwa penundaan pemilu harus memenuhi kaidah aturan sesuai dengan undang-undang dan mekanisme tata kelola negara.
Dia menilai, usulan penundaan pemilu tidak perlu dilarang. Sebab itu bagian dari demokrasi. Tinggal bagaimana DPR-MPR meresponya.
“Penundaan pemilu, ya, ini parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa aja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram, gitu, lo,” katanya.
Dia mengatakan bahwa pemikiran penundaan pemilu adalah pemikiran konstruktif demi kebaikan bersama.
“Menurut saya adalah sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara, termasuk penundaan pemilu itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Tinggal gimana proses di parlemen. Boleh apa tidak, monggo diselesaikan di sini,” kata dia.
Bahlil Lahadalia adalah orang pertama di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang muncul dengan usulan penundaan pemilu.
Pada Desember 2021 lalu, Bahlil mengklaim bahwa para pengusaha ingin pemilu 2024 ditunda.
“Di dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan jauh lebih baik,” kata dia waktu itu.
Usai pernyataan itu, muncul Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Sama seperti Bahlil, Airlangga juga membawa-bawa nama rakyat untuk tunda pemilu.
Kemudian berikutnya muncul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan tunda pemilu.
Yang terakhir, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim punya big data sebanyak 110 juta netizen ingin tunda pemilu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: