Dulu Tegas Ditolak, BLT Minyak Goreng Sekarang Malah Jadi Senjata, Pengamat: Kok Bu Megawati Diam?

Pengamat politik Saiful Anam mengatakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat tegas menolak bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Hal yang sama juga diharapkan dilakukan PDIP terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Juga: PKS Sebut BLT Minyak Goreng Tak Selesaikan Masalah, Bahkan Berpotensi Timbulkan Polemik Baru!

Pasalnya, saat ini Jokowi engeluarkan kebijakan BLT sebagai langkah di tengah kenaikan harga minyak goreng.

"Publik masih ingat Megawati menentang kebijakan BLT era SBY karena dianggap membuat mental rakyat jadi minta-minta," kata Saiful Anam di Jakarta, Senin (4/4).

"Sekarang justru menjadi senjata Jokowi meringankan beban masyarakat. Kok Megawati diam?" sambungnya.

Saiful menyarankan PDIP menggunakan hak interpelasi menolak BLT. Selain sebagai wujud konsistensi, penolakan juga untuk menunjukkan keberpihakan partai kepada rakyat kecil.

"Ini saatnya PDIP menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil atas mahalnya harga bahan pokok dan adanya kebijakan BLT yang tidak mendidik rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan mengucurkan BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan terhitung sejak April-Mei 2022.

Namun, BLT minyak goreng diberikan sekaligus Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan juga diberikan ke 2,5 juta pedagang gorengan.

Baca Juga: Sindir BLT Minyak Goreng Jokowi, Demokrat: Dulu Mereka Cerca, Kini Dipakai Biar Seolah Pro Rakyat

"Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," kata presiden Jokowi.