3 Dampak Buruk Wacana Presiden Lanjut Periode 3

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyebut manuver wacana Presiden Jokowi 3 periode akan berdampak buruk ke beberapa masyarakat, yang kini sedang berusaha bangkit dari Covid-19.

Bagi Achmad, alih-alih mengurusi pemulihan ekonomi pasca Covid-19, pemerintahan jokowi malah sibuk gulingkan isu perpanjangan 3 periode. Belakangan memang beberapa harga barang pokok melonjak, serta banyak masyarakat kehilangan pekerjaan imbas Covid-19.

Baca Juga: APDESI Dukung Jokowi 3 Periode, Eh Partai Gelora Langsung Kasih Pesan Menohok

Baginya, mengatasi masalah itu adalah wewenang pemerintah. Namun disayangkan pemerintah tidak serius mengatasi itu semua.

"Semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan yang kini dilalaikan oleh pemerintah," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya.

Klaimnya itu dapat dilihat dari melencengnya tugas beberapa Menteri Koordinator dan Menteri terkait lainnya, yang malah memberikan dukungan 3 periode bagi Presiden.

"Pertemuan APDESI yang dihadiri Presiden Jokowi, Menko Marinves Luhut Binsari Panjaitan, Mendagri, Tito Karnivian adalah salah satu contoh bagaimana penyimpangan Kepala Pemerintahan dan menterinya mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi meminta perpanjangan 3 periode" ujarnya lebih lanjut.

Achmad memprediksi, acara-acara serupa APDESI akan kembali bermunculan, demi mewujudkan kampanye tiga periode.

"Deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu Presiden yang bekerja saat ini," ucapnya.

Tentunya wacana 3 periode ini akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, dan politik Indonesia, menurut Achmad. "Indonesia akan memasuki krisis baru yaitu krisis politik dan kepemimpinan."

Ia pun menjabarkan 3 dampak dari gencarnya manuver tiga periode ini.

"Pertama, Pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat COVID-19. Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri."

"Kedua, Pemerintah akan memasuki sosial unrest terbaru dari kalangan sipil demokrasi yang menentang cita-cita otoritarian tersebut. Protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan diberbagai daerah."

"Ketiga, Pemerintah mengundang kontroversi politik dikalangan pimpinan partai politik koalisinya dan Para menteri dari kalangan profesional. Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi."

Baca Juga: Amien Rais Minta Masyarakat Jangan Percaya Pernyataan Jokowi, Siapa Sangka Pengamat Bilang Begini

Tentu saja ketiga persoalan diatas akan berdampak buruk bagi kestabilan yang diperlukan untuk pemulihan pasca Covid-19.

"Ketiganya berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri," katanya.

"Bila Presiden seorang negarawan harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah tiga periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024," pungkasnya.