PPP Sebut Larangan Jokowi ke Menteri Tegaskan Isu Penundaan Pemilu Bukan dari Presiden, Ternyata...

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang melarang kabinet berbicara isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Baidowi, penegasan itu membuktikan bahwa kedua wacana tersebut bukan datang dari Jokowi.

Dengan begitu, pernyataan Jokowi dengan sendirinya menjawab dugaan-digaan liar yang selama ini dialamatkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Itu menegaskan bahwa usulan penundaan Pemilu bukan dari presiden sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," kata Baidowi kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Jokowi Minta Menteri Gak Usah Koar-koar Penundaan Pemilu Lagi, PKB Nyamber, Sebut-sebut Batu Nisan!

Sementara itu, terkait sikap PPP sendiri sebagai partai koalisi di pemerintah, Baidowi menegaskan bahwa pihaknya taat terhadap aturan konstitusi.

"PPP menegaskan taat konstitusi bahwa siklus pemilu lima tahun sekali dan masa jabatan presiden lima tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk sekali masa jabatan," ujar Baidowi.

Diketahui, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara terkait isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Alih-alih berbicara soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode, Jokowi ingin para menteri menjelaskan soal situasi ekonomi global yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi.

Jokowi meminta para menteri untuk lebih fokus bekerja dalam penanganan atas kondisi kesulitan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok itu tidak terlepas dari gejolak ekonomi global.

Akibat gejolak ekonomi global tersebut kenaikan inflasi pun tidak terelakkan di sejumlah negara termasuk di Indonesia. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat di mana kini inflasinya mencapai 7,9 persen.

Padahal biasanya inflasi di Negeri Paman Sam itu berada di bawah 1 persen. Di Uni Eropa juga mengalami kenaikan inflasi hingga 7,5 persen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut meminta kepada menteri untuk memiliki rasa sensitif atas apa yang tengah dirasakan oleh masyarakat saat ini. Ia sempat menyentil para menteri yang tidak memberikan penjelasan penyebab naiknya harga minyak goreng maupun harga BBM salah satunya ialah Pertamax.

"Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi, yang kedua Pertamax, menterinya juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati," tuturnya.

Hal yang ia mau ialah apabila ada kebijakan kenaikan harga seperti itu, para jajarannya senantiasa menerangkan penyebabnya kepada rakyat. Ia tidak mau kalau pemerintah malah dituding masyarakat tidak bekerja sama sekali.

"Kenapa Pertamax (naik), diceritain dong pada rakyat, ada empati kita gitu loh. (Ini) enggak ada... yang berkaitan dengan energi, enggak ada. Perlu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi," ujarnya.