Jokowi Minta Menteri Gak Usah Koar-koar Penundaan Pemilu Lagi, PKB Nyamber, Sebut-sebut Batu Nisan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim berharap permintaan Presiden Jokowi yang melarang menteri menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat benar-benar mengubur dua isu tersebut yang belakangan menjadi polemik.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB ini sebelumnya menilai larangan Presiden Jokowi ke menteri agar tidak bicara penundana Pemilu patut diapresiasi.

Baca Juga: Jawab Kritikan Imam New York, Mahfud MD: Sistem Bernegara Ikuti Nabi Muhammad Haram, Bisa Murtad!

Ia berharap larangan itu benar-benar dapat dipatuhi jajaran kabinet. Semestinya dengan permintaan Jokowi secara resmi itu ke depan tidak ada lagi anggota kabinet yang bicara penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dan presiden tiga periode. 

"Dalam arti luas, perintah presiden itu bukan berarti hanya melarang bicara, tetapi juga bermakna harus dihentikannya manuver-manuver dan mobilisasi dukungan dari elemen-elemen masyarakat guna mendukung penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," tutur Luqman.

Luqman mengaku sepakat dengan Jokowi bahwa seluruh energi negara ini seharusnya memang fokus untuk mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita. 

Menteri-menteri pun juga sebaiknya fokus menangani segala persoalan yang membuat rakyat semakin, mulai kenaikkan harga bahan bakar dan bahan pokok pangan. Bukan malah sebaliknya, mengurusi persoalan di luar bidang kementerian.

"Sangat tidak etis jika elite-elite malah sibuk bermanuver untuk melanggengkan kekuasaannya!" kata Luqman.